JAKARTA, maluttv.com – Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua tampil memukau di acara penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra Jakarta, Jumat (11/9).
Putra Hibualamo itu diberi kesempatan sebagai pemateri di forum nasional mewakili peserta KPPD Lemhanas karena kepiawaiannya mengelola keuangan daerah hingga pertumbuhan ekonomi Halut sebelumnya berada di angka minus 0,10 persen di tahun 2025 berangsur-angsur membaik di kisaran 3, 85 hingga 3,95 persen. Tidak cukup di situ. Piet bahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Halut di angka tertinggi pada semester I tahun 2026 sebesar 11, 05 persen di tengah gejolak fiskal.
Berkat kecakapan manajerial Bupati dalam tata kelola pemerintahan, Halut kemudian masuk bursa 10 besar sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada Semester I Tahun 2026. Tampilnya Bupati di forum ini untuk membawa materi dan berbagi pengalaman kepemimpinan, merupakan sebuah bukti kongkrit bahwa kualitas dan komitmen Piet dan Kasman membawa Halut lebih baik bukan sekedar omon-omon.
Soal program, Halmahera Utara menselaraskan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama pada sektor ekonomi, peningkatan kualitas SDM serta optimalisasi potensi daerah.
Pada sesi sebelumnya, yakni Kamis (10/9), Bupati Piet didampingi Kepala Bappeda Halut, Hernefer F. Tjandua dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Oscar Bertho Mene mendapat coaching dari mentor senior Lemhanas RI seputar Rencana Aksi Kepala Daerah hingga tahun 2029 mendatang. Agenda tiga tahunan ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni inovasi pelayanan publik, infrastruktur dan lingkungan hidup serta penerapan konsep smart city.
Kendati berada di angka tertinggi pertumbuhan ekonomi, Halut tidak bakal berpangku tangan. Piet dan Kasman terus melakukan ikhtiar dengan berbagai program dan kebijakan publik seraya memastikan ketersediaanya lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat serta mengantisipasi distorsi sosial dan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara. (hms/mtv)
