TERNATE, maluttv.com – Musyawarah Daerah (Musda) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Provinsi Maluku Utara sukses digelar dengan mengusung tema “Momentum Konsolidasi dan Penguatan FSP KEP SPSI Provinsi Maluku Utara dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Pekerja.”
Dalam forum tersebut, Aswar Salim resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua FSP KEP SPSI Maluku Utara periode 2026–2031. Terpilihnya Aswar berlangsung penuh dinamika setelah peserta Musda awalnya memberikan dukungan kepada ketua incumbent, Ike Masita Tunas, untuk kembali melanjutkan kepemimpinannya.
Namun suasana forum berubah ketika Ike Masita Tunas berdiri dan menyampaikan keputusan untuk memberikan 15 hak suara yang dimilikinya kepada Aswar Salim. Sikap tersebut langsung mendapat respons positif dari peserta Musda dan mengantarkan Aswar Salim terpilih secara aklamasi.
Usai terpilih, Aswar Salim menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum FSP KEP SPSI yang hadir langsung di Maluku Utara untuk memberikan arahan pada pelaksanaan Musda perdana tersebut.
“Asasnya kami berterima kasih kepada Ketua Umum FSP KEP SPSI yang telah hadir langsung memberikan dukungan dan arahan sehingga Musda ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Aswar kepada awak media.
Ia menegaskan, setelah pelantikan nanti dirinya telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus kepengurusan ke depan, terutama penguatan organisasi hingga tingkat cabang dan unit kerja.
Menurut Aswar, tantangan ketenagakerjaan di Maluku Utara saat ini cukup berat, khususnya terkait isu pengurangan RKAB dari pemerintah pusat yang berpotensi berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan ancaman PHK di sektor pertambangan.
“Program pertama yang akan kami lakukan setelah pelantikan adalah pembinaan internal, baik di tingkat pengurus DPD provinsi, pimpinan cabang maupun pimpinan unit kerja di seluruh Maluku Utara,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan organisasi dan advokasi pekerja menjadi hal penting agar seluruh pengurus di tingkat kabupaten hingga unit kerja benar-benar memahami tugas dan posisi organisasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di lapangan.
Terkait ancaman PHK akibat pengurangan RKAB, Aswar menegaskan pihaknya akan mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas Tenaga Kerja, untuk tidak tinggal diam.
“Kami berharap pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja ikut terlibat mencari solusi. PHK harus menjadi pilihan terakhir. Yang paling penting adalah bagaimana ribuan karyawan, terutama di Halmahera Tengah, tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah bersama perusahaan dapat menyusun langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas tenaga kerja di Maluku Utara.
“Dinas sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus hadir dan bertanggung jawab bersama perusahaan mencari solusi demi kepentingan para pekerja,” pungkasnya. (Vita/mtv)
