SOFIFI, maluttv.com- Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 resmi diserahkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara melalui Rapat Paripurna ke-33, Kamis (07/8) di Ruang Sidang Kantor DPRD, Kota Sofifi.
Dokumen daerah yang diserahkan itu, hasil rumusan dari berbagai regulasi dan perencanaan, mulai dari RKPD, RPJMD, hingga RPJMN dan RPJPN.
Di hadapan wakil rakyat, yang juga dihadiri para OPD Pemprov Malut, Gubernur Sherly menyampaikan capaian ekonomi Maluku Utara di tahun 2024 tumbuh 13,73 persen. Angka ini, diklaim melampaui target RPJMD yang dipatok 11,59 persen. Pemicu utama pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor industri pengolahan dan pertambangan.
“Surplus neraca perdagangan kita mencapai USD 6,9 miliar. Inflasi Maluku Utara juga rendah, hanya dikisaran 1,50 persen. Artinya, stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat masih tetap terjaga,” ungkap Sherly.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata Sherly menarget ekonomi tahun 2026 terus tumbuh, seperti target ekonomi makro: Pertumbuhan Ekonomi yaitu di angka 12,1 – 13,8 persen, Pengangguran Terbuka, 3,48 – 4,01 persen, Kemiskinan, 3,00 – 4,50 persen, Rasio Gini, 0,270 – 0,286 persen, Indeks Modal Usaha Manusia, dari 0,480 naik 0, 487 persen.
Sedangkan pendapatan daerahnya ditargetkan Rp. 3,16 triliun atau turun 8,19 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik signifikan sebesar 23,12 persen, menyumbang 34 persen dari total pendapatan.
“Hal ini dipengaruhi oleh transfer pusat dan dana bagi hasil yang belum direalisasikan. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota baru bisa dialokasikan sekitar 63 persen,” terang Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara.
Pemerintah provinsi Maluku Utara juga mematok belanja daerah sebesar Rp. 3,17 triliun atau turun 6,93 persen. Soal defisit Rp. 15 miliar, kata Sherly akan ditaktisi melalui pembiayaan daerah.
Di kesempatan itu juga, Gubernur Sherly menyampaikan enam program prioritas pemnangunan Malut di tahun 2026, yakni Penguatan SDM dan Pengentasan Kemiskinan, Transformasi Struktural dan Pertumbuhan ekonomi inklusif, Pengembangan wilayah dan infrstruktur dasar, Reformasi birokrasi dan inovasi daerah, Ketahanan lingkungan dan bencana, Penguatan budaya dan Harmoni sosial.
Setelah penyerahan, Sherly berharap dokumen KUA-PPAS 2026 segera dibahas dan disepakati oleh DPRD sesuai jadwal sehingga pembangunan tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rapat paripurna ke-33 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Nini Bopeng. Sedangkan Ketua DPRD Iqbal Ruray tidak hadir karena masih menyelesaikan urusan dinasnya di luar daerah. (dir/mtv)
