Oleh: Dr. Saiful Ahmad, M.Si
(Akademisi, Pengamat Kebijakan Publik, dan Pegiat Sejarah Politik Indonesia)
Penyelenggaraan perhelatan berskala nasional tidak selalu harus berbiaya fantastis. Gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada 26–30 Agustus 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi bukti nyata.
Di tengah alot dan terbatasnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, duet kepemimpinan M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar membuktikan ketangguhan tata kelolanya. Mengusung slogan Ternate Andalan dengan visi besar “Mewujudkan Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan” serta tagline “Tuntaskan Berbenah”, Pemerintah Kota Ternate berhasil mengelola alokasi APBD yang efisien—sekitar Rp3 miliar—menjadi ajang nasional yang meriah, kaya makna, terukur, dan berdampak luas.
Keberhasilan di lapangan ini dipimpin secara proaktif oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, H. Rizal Marsaoly, selaku Ketua Panitia Kegiatan, yang bergerak cepat mengonsolidasikan seluruh lini birokrasi. Namun secara manajerial, sukses besar ini adalah buah dari pembagian peran kepemimpinan puncak yang sangat presisi dan harmonis.
1. Komparasi Kebijakan Anggaran: Pelajaran dari Ternate vs Pemprov Maluku Utara.
Dalam kacamata analisis kebijakan publik dan manajemen keuangan daerah, efektivitas penggunaan anggaran dapat diuji melalui studi komparatif secara langsung.
Sebagai perbandingan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi mengalokasikan anggaran hingga Rp5 miliar untuk menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi pada 21–26 Juni 2026 di Aula K.H. Abdul Gani Kasuba, Masjid Raya Shaful Khairat, Sofifi. Meski menyerap dana Rp5 miliar untuk ajang tingkat lokal/provinsi, penyelenggaraannya dinilai kurang meriah dan menuai gelombang kritik serta protes dari berbagai kalangan masyarakat di Maluku Utara.
Sebaliknya, Kota Ternate hanya bermodalkan anggaran Rp3 miliar dari APBD untuk menyelenggarakan event berskala nasional yang dihadiri puluhan delegasi kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan anggaran yang jauh lebih minim, Ternate justru mampu menyajikan kemeriahan yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat. Perbandingan ini menegaskan teori kebijakan publik dari Aaron Wildavsky dan Allen Schick: besarnya anggaran (input) tidak menjamin kualitas dan kepuasan publik jika tidak dikelola dengan penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) yang berorientasi pada hasil (outcome).
2. Kepemimpinan Kolaboratif: Orkestrasi Walikota M. Tauhid Soleman dan Pendorong UMKM Nasri Abubakar.
Dalam teori kepemimpinan publik modern, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kejelasan peran di tingkat puncak.
Peran Strategis Walikota M. Tauhid Soleman: Walikota M. Tauhid mengambil peran kunci dalam koordinasi lintas sektoral. Dengan kepemimpinan yang komunikatif dan visioner, Walikota M. Tauhid berhasil menjembatani komunikasi politik dan teknis antara kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah peserta JKPI, BUMN, hingga unsur Forkopimda. Orkestrasi diplomatik ini memastikan Ternate mendapat dukungan sarana dan publisitas skala nasional meskipun alokasi kas daerah terbatas.
Peran Strategis Wakil Walikota Nasri Abubakar: Di saat yang sama, Wakil Walikota Nasri Abubakar mengambil peran krusial di akar rumput dengan menjadi motor penggerak sektor Ekonomi Kreatif dan UMKM lokal. Wawali Nasri mendorong partisipasi aktif ratusan pelaku usaha mikro—mulai dari perajin cenderamata, pengusaha kuliner olahan rempah, hingga penyedia jasa pariwisata—untuk terlibat langsung mengisi panggung-panggung perhelatan. Pembagian tugas ini memastikan event nasional tidak hanya dinikmati elit, tetapi menjadi pesta rakyat yang secara riil memutar roda ekonomi warga.
3. Collaborative Governance dan Kemandirian Tata Kelola (Resource-Sharing).
Kajian otonomi daerah menggarisbawahi bahwa kemandirian daerah tidak semata-mata diukur dari tingginya APBD, melainkan dari kapasitas tata kelola (governance capability). Teori Collaborative Governance dari Chris Ansell & Alison Gash menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang adaptif adalah pemerintah yang mampu memobilisasi jejaring antara publik, swasta, dan komunitas lokal (public-community partnership).
Gagasan “Tuntaskan Berbenah” diterjemahkan oleh kepemimpinan daerah dan panitia melalui inovasi resource-sharing:
Partisipasi Komunitas Kreatif: Agenda pra-Rakernas seperti “Pustaka Kopi & Film” pada 25 Agustus 2026 di Benteng Oranje yang melibatkan budayawan senior Taufik Rahzen, komunitas kreatif, pegiat literasi rempah, serta Festival Gastronomi, membuktikan bahwa event berkelas nasional dapat diselenggarakan secara partisipatif dan kaya modal kultural.
Sinergi Maritim: Program Lawatan Nusantaria memanfaatkan kolaborasi strategis bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebagai jawaban atas keterbatasan fiskal daerah.
4. Return on Investment (ROI) Publik dan Dampak Keuangan Daerah.
Dari kacamata politik keuangan daerah dan otonomi fiskal, pakar keuangan daerah Mardiasmo menggarisbawahi pentingnya efisiensi belanja modal dan operasional untuk menghasilkan revenue tidak langsung bagi ekonomi lokal.
Suntikan dana Rp3 miliar dari APBD Kota Ternate secara cepat berputar (velocity of money) ke masyarakat bawah berkat keterlibatan UMKM yang didorong langsung oleh Wawali Nasri Abubakar. Kehadiran ratusan delegasi dari berbagai kota pusaka di Indonesia secara langsung menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan perajin cenderamata lokal.
5. Ternate Mandiri dan Berkeadilan: Kedaulatan Budaya sebagai Modal Sosial.
Keberhasilan kepemimpinan M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar bersama eksekusi lapangan yang proaktif dari Sekda H. Rizal Marsaoly menyelenggarakan Rakernas XII JKPI mengisyaratkan pesan politik-kebudayaan yang kuat. Di tengah tantangan fiskal daerah dan hambatan penyaluran DBH Provinsi, Ternate menunjukkan bahwa kemandirian dan keadilan pembangunan dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang tangguh, responsif, dan kolaboratif.
Ternate telah menunjukkan cara berhemat yang berkelas—menjadikan event nasional bukan sekadar seremoni penyerapan anggaran, melainkan momentum pembuktian bahwa Ternate siap “Tuntaskan Berbenah” demi mewujudkan kota yang mandiri, berkeadilan, dan membanggakan di mata Indonesia. (***)
#TernateAndalan #TuntaskanBerbenah #TernateKotaPusaka#EpisentrumRempahDunia #JKPI2026
