TERNATE, maluttv.com- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate yang menunda pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga awal April 2026 karena alasan administratif dinilai memiliki dampak strategis bagi perekonomian daerah. Suntikan dana sekitar Rp26 miliar yang akan dicairkan pasca-Lebaran nanti diproyeksikan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Dr. Sofyan Abas mengatakan, kebijakan Pemkot Ternate tersebut meskipun terasa berat dalam jangka pendek, namun masalah ini dapat berefek stimulus ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Daya beli masyarakat biasanya menurun setelah Lebaran. pembayaran hak pegawai sekitar Rp. 26 miliar dari belanja TTP dan THR berdampak positif terhadap perekonomian daerah. biasanya, daya beli masyarakat menurun setelah lebaran,” ujar Abang Sofyan.
Menurutnya, perputaran ekonomi menjelang Lebaran sudah lebih dulu ditopang oleh gaji ASN dan PPPK serta berbagai tunjangan bagi guru, imam, petugas masjid hingga petugas kebersihan. Dengan pencairan TTP dan THR pada April, akan terjadi “gelombang kedua” yang kembali mendorong konsumsi masyarakat.
Akademisi UMMU ini juga menjelaskan, setelah lebaran, ekonomi daerah menjadi lesuh dampak konsumtif masyarakat tinggi karena Idhul Fitri. Dengan adanya pencairan hak pegawai bulan April nanti, menjadi suntikan stimulus bagi stabilitas ekonomi daerah.
Sofyan juga menyoroti adanya potensi efek limpahan dari daerah sekitar seperti Halmahera Barat yang turut melakukan pembayaran serupa. Hal ini dinilai akan memperkuat posisi Ternate sebagai pusat aktivitas ekonomi dan tujuan belanja masyarakat kawasan sekitar.
“Puluhan miliar rupiah akan beredar, dan Ternate tetap menjadi magnet belanja sehingga efeknya makin besar bagi ekonomi lokal,” terang Sofyan.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru bersikap negatif terhadap kebijakan Pemerintah Kota Ternate di nawah kepemimpinan M. Tauhid Soleman. Menurutnya, langkah fiskal Pemkot telah melalui perhitungan matang, baik dari sisi kondisi keuangan daerah maupun dampak ekonomi secara menyeluruh.
“Kebijakan ini dirancang agar berdampak berkelanjutan, bukan sesaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam tambang, Ternate harus mengandalkan APBD sebagai instrumen utama penggerak ekonomi. Karena itu, pengelolaan anggaran yang tertib dan terukur menjadi kunci menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peran Wali Kota Tauhid Soleman dan Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly dalam mengatur belanja daerah secara efektif.
“Saya kira Pemkot Ternate sudah berada di jalur yang tepat. Meski terasa pahit di awal, kebijakan ini akan berujung manis,” pungkasnya. (tam/mtv).
