JAKARTA, maluttv.com- Ide dan gagasan para inisiator serta pendiri partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) yang menerapkan pola desentralisasi di ranah pengambilan kebijakan merupakan langkah cerdas dan strategis untuk menjawab dinamika dan kemelut kebatinan para politikus, terutama pengurus partai di daerah di Indonesia.
Menyerahkan kewenangan partai secara mutlak ke daerah merupakan bentuk transformasi pikiran yang maju, inklusif, modern dan demokratis. Konsep desentralisasi yang diusung Partai Gema Bangsa ternyata menarik minat politisi dan aktivis.
Demikian penjelasan Ketua Bidang Hukum, Ham dan Imigrasi DPP Partai Gema Bangsa, Dr. Hendra Karianga, S.H.,M.H. Advokad dan Politisi asal Maluku Utara yang kini eksis di Metropolitan mengatakan, selain partai kader, Gema Bangsa yang berdiri 17 Januari 2025 tersebut mengusung tema desentralisasi. Dimana, pengurus di daerah memiliki otonomisasi keputusan dalam menentukan kebijakan partai di wilayah dan atau daerahnya masing-masing.
“Gema Bangsa berbeda dengan partai lain di Indonesia. Gema Bangsa bertransformasi dengan semangat demokrasi. Dimana pengurus wilayah dan ataupun daerah memiliki kewenangan penuh atas kebijakan yang mereka tentukan, baik nantinya di legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Pengurus daerah memiliki otoritas penuh menentukan eksistensinya sendiri tanpa diintervensi pengurus pusat,” ungkap HK, pengacara kawakan asal Malut.
Hendra juga mengatakan, Gema Bangsa adalah partai baru yang sudah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI (Ditjen AHU Kemenhum).
“Gema Bangsa sudah siap, dan sangat siap untuk mengikuti kontestasi politik nasional. Partai Gema Bangsa hadir dengan gagasan Indonesia Reborn, Indonesia Mandiri. Ini adalah corak dan identitas Partai Gema Bangsa dengan semangat kemandirian,” tukas mantan Anggota Dewan Malut tiga periode.
Hendra mengajak generasi muda Maluku Utara potensial memanfaatkan ruang demokrasi di ranah konstitusi bersama Partai Gema Bangsa sebagai sarana perjuangan aspirasi masyarakat secara mandiri dan terbuka. (lud/mtv)
