TERNATE, maluttv.com— Pelaksanaan reses yang digelar salah satu anggota legislatif dari Partai Gerindra, Jamian Kolengsusu, Masa Persidangan II Tahun 2026 di Kota Ternate kali ini berlangsung berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya reses lebih banyak menyerap aspirasi umum masyarakat, kali ini pembahasan difokuskan pada persoalan Koperasi Merah Putih yang belakangan menjadi keresahan para pengurus koperasi di daerah.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Grand Majang Hotel, Senin (11/ 5/ 2026) itu, hadir pula salah satu Senator Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara, Hasbi Yusuf yang dinilai memiliki perhatian khusus terhadap sektor koperasi.
Dalam penyampaiannya, Jamian Kolengsusu mengaku banyak menerima keluhan dari pengurus koperasi terkait percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih. Tingginya antusiasme pengurus, menurutnya, belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi maupun kondisi teknis di lapangan.
“Animo pengurus koperasi sangat tinggi. Mereka ingin koperasi ini segera berjalan, tetapi di lapangan masih banyak kendala, baik regulasi maupun teknis,” ujarnya saat reses berlangsung.
Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah terkait penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi. Sejumlah pengurus mengaku kesulitan memenuhi ketentuan ukuran lahan sebagaimana diatur dalam regulasi, seperti syarat lahan berukuran 20 x 30 meter.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup sulit diterapkan di wilayah perkotaan seperti Kota Ternate yang memiliki keterbatasan lahan.
“Hampir semua keluhan yang muncul berkaitan dengan lahan. Di Kota Ternate tentu tidak mudah mencari lahan dengan ukuran sesuai ketentuan,” katanya.
Selain persoalan lahan, pembahasan juga menyinggung pembayaran biaya notaris yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Disebutkan, sebagian koperasi sebelumnya menggunakan dana pribadi maupun bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan proses administrasi pembentukan koperasi.
Meski demikian, pemerintah disebut telah menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, namun masih terdapat sejumlah kendala administratif yang perlu dirampungkan.
“Pemerintah sudah bersedia melunasi, tetapi memang masih ada beberapa hal yang menjadi kendala. Setelah pertemuan ini baru terlihat bahwa masih banyak persoalan yang belum diselesaikan secara matang,” lanjutnya.
Melalui forum reses tersebut, ia berharap seluruh masukan dan persoalan yang disampaikan pengurus koperasi dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kepada pemerintah pusat melalui jalur legislatif maupun partai politik.
Ia juga berharap hasil diskusi dalam reses tersebut dapat menghasilkan solusi konkret bagi pengembangan Koperasi Merah Putih di Kota Ternate. (dir/mtv)
