TERNATE, maluttv.com — Pelaksanaan apel pagi dalam program rutin “Rabu Menyapa” pekan ini dipusatkan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Rabu (22/4/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
Apel pagi ini turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kota Ternate, Amiruddin Abd. Kadir, jajaran pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPKAD.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kedisiplinan ASN serta optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Ia menilai BPKAD memiliki peran strategis sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah yang sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik akan berdampak langsung terhadap kelancaran pelayanan publik. Sebaliknya, jika terjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan, maka efeknya akan dirasakan di berbagai sektor pelayanan masyarakat.
Selain itu, Sekda juga menyoroti tantangan kedisiplinan ASN pasca diterapkannya kebijakan Work From Home (WFH). Ia menegaskan bahwa WFH merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pola kerja yang lebih efektif dan efisien, bukan justru menurunkan produktivitas.
“WFH tidak boleh dimaknai sebagai waktu libur. ASN harus mengubah pola pikir agar tetap produktif dan bertanggung jawab terhadap tugasnya,” tegasnya.
Untuk menjaga ritme kerja, Sekda menekankan pentingnya pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin sebagai sarana koordinasi dan evaluasi pekerjaan. Menurutnya, hari Senin menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kembali tugas setelah pelaksanaan WFH.
Lebih lanjut, Sekda menggarisbawahi tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian jajaran BPKAD, yakni peningkatan efisiensi anggaran, penguatan responsivitas pelayanan, serta penerapan transparansi dan integritas dalam setiap proses kerja.
Di akhir arahannya, Sekda mengajak seluruh ASN BPKAD untuk menjadi teladan bagi perangkat daerah lainnya, khususnya dalam hal profesionalisme dan kualitas pelayanan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan proses administrasi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ritme kerja harus terus dijaga. Setiap proses administrasi harus diselesaikan dengan cepat, dan integritas harus selalu dijunjung tinggi karena setiap tindakan kita berpengaruh terhadap kepercayaan publik,” pungkasnya. (*)
