TERNATE, maluttv.com— Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mempercepat implementasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) di Provinsi Maluku Utara
Langkah ini diambil untuk memperluas pemerataan akses energi, khususnya di wilayah terpencil yang belum teraliri listrik.Komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes serta Fasilitasi Penyediaan Lahan dan Penyelesaian Perizinan yang berlangsung di Ternate, Kamis (24/9/2026)
Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, manajemen PLN, serta jajaran kepala daerah, termasuk wakil bupati dan sekretaris daerah dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara.
General Manager PLN UIW Maluku dan Maluku Utara, Dony Noor Gustiarsyah, menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat krusial untuk menyelaraskan aspek teknis dan legalitas di lapangan. Salah satu fokus utama adalah memastikan penyediaan lahan memenuhi prinsip clear and clean sebelum konstruksi dimulai.
“Program Lisdes merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan energi. Di Maluku Utara, kami mengoptimalkan potensi energi terbarukan melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang dilengkapi baterai penyimpanan energi.
Dengan teknologi ini, daya matahari yang dihimpun pada siang hari dapat digunakan secara optimal pada malam hari,” kata Dony dalam keterangan resminya.
Pada periode ini, Program Lisdes di Provinsi Maluku Utara akan menyasar 1.287 rumah tangga yang tersebar di 44 lokasi. Proyek ini akan mengandalkan infrastruktur berbasis energi bersih, yang terdiri atas 43 lokasi PLTS Komunal dan 1 lokasi PLTS terintegrasi dengan jaringan distribusi eksisting.
Dony mengapresiasi dukungan dari jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara dalam menyukseskan program ini. Namun, ia juga menggarisbawahi beberapa tantangan yang memerlukan penanganan bersama, seperti penyelesaian sosial terkait tanaman produktif warga di area pembangunan serta koordinasi izin pemanfaatan lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
“Kami memohon dukungan penuh dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat proses penyediaan lahan serta koordinasi izin kawasan. Jika seluruh aspek regulasi dan lahan sudah tuntas, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Dony.
Dony juga menambahkan bahwa Melalui kolaborasi erat antara Kementerian ESDM, PLN, dan pemda, proyek transisi energi di tingkat perdesaan ini diharapkan tidak sekadar menghadirkan penerangan. Lebih dari itu, kehadiran listrik andal 24 jam diproyeksikan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan di pelosok Maluku Utara, “Pungkasnya.( vit/mtv)
