TERNATE, maluttv.com – Sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda mulai mendapat sorotan tajam.
Kritik tersebut, terutama terkait dugaan pemborosan belanja daerah yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
Sorotan tajam itu datang dari Ketua DPW Partai UMAT Malut, Abdurahim Fabanyo yang mencakup beberapa pos anggaran, mulai dari penggunaan tempat tinggal gubernur, transportasi dinas, biaya operasional, hingga anggaran kesehatan dan perawatan pribadi yang disebut bersumber dari APBD.
Ditemui di Kopi Literasi Cafe depan Taman Nukila Kota Ternate, Abdurahim Fabanyo menilai, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya dimulai dari kepala daerah sebagai contoh bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, terdapat dugaan penggunaan anggaran untuk kontrak tempat tinggal gubernur di Hotel Bela dengan nilai sekitar Rp. 500 juta per tahun, padahal rumah dinas gubernur secara resmi berada di Sofifi sebagai ibu kota provinsi.
“Kan ada rumah dinas Gubernur di Sofifi yang baru-baru ini direhab Pemprov dengan anggaran fantastis sebesar Rp. 8 miliar lebih, kenapa harus sewa lagi hotel milik Gubernur sampai Rp.500 juta rupiah. Ini bentuk kebijakan korupsi karena menyalahi mekanisme dan menguntungkan langsung entitas bisnis Gubernur Sherly,” tegasnya.
Selain itu, penggunaan transportasi laut berupa speedboat untuk mobilitas rute Ternate–Sofifi juga dipertanyakan, terutama terkait efektivitas dan nilai kontrak sewanya.
“Saya dapat bocoran dari ABK Speed Boad dinas Gubernur yang disewa Pemprov, Gubernur Sjerly hanya gunakan speed boad ini 2 kali dalam sebulan, artinya Gubernur hanya masuk kantor 2 kali di setiap bulan dong, ini gimana”, ujarnya sesal.
Kritik juga diarahkan pada besaran biaya operasional gubernur yang disebut mencapai Rp.16 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai perlu dikaji dan diaudit untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah.
Tak hanya itu, anggaran kesehatan dan perawatan pribadi gubernur yang disebut mencapai Rp. 548 juta per tahun juga menjadi perhatian publik, karena dianggap perlu transparansi mengenai peruntukan dan dasar penganggarannya.
“Katanya Gubernur terkaya tapi skin care saja membebani APBD Malut,” sindirnya.
Selain persoalan belanja operasional, muncul pula dugaan keterlibatan pihak keluarga Gubernur Sherly Tjoanda dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah bernilai besar.
Atas sejumlah isu tersebut, Abdurahim Fabanyo yang juga menjabat Direktur Malut Institute itu, mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan lainnya, untuk melakukan audit dan penelusuran terhadap penggunaan anggaran daerah agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Ia mengingatkan Sherly agar memiliki sense of crisis terhadap rakyat Malut yang masih terlilit kemiskinan. “Anggaran-anggaran untuk Gubernur mestinya diefisiensi di tengah kebijakan efisiensi saat ini,” tutupnya. (dir/mtv)
