TERNATE, maluttv.com – Rencana pinjaman dana Rp.1 Triliun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara ke Bank DKI Jakarta menuai polemik publik. Argumentasi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat pun bermunculan guna menyikapi wacana berhutang oleh Gubernur Sherly Tjoanda.
Wacana pinjaman yang diajukan Pemprov dengan dalil untuk pembiayaan infrastruktur daerah, kini telah menggelinding ke ruang DPRD Provinsi Maluku Utara untuk dibahas.
Hal ini dibenarkan oleh salah satu Anggota Badan Anggaran Dewan Provinsi (Deprov) Maluku Utara, Muksin Amrin, S.H.,M H. “Dokumennya sudah masuk di DPRD, dan kini sudah masuk dalam fase pembahasan,” ungkap politisi PKB asal Halmahera Selatan.
Lantas, bagaimana tanggapan Muksin soal rencana Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminjam uang triliunan rupiah di tengah ketidakstabilannya fiskal daerah? Bagi Muksin, pinjaman daerah yang berbandrol Rp. 1 T itu merupakan nilai yang cukup realistis demi mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
“Tentunya kita akan melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi kemampuan fiskal kita. Termasuk besaran bunga dan metode pembayarannya. Kalau menurut saya, angka pinjaman itu cukup realistis untuk mempercepat pembangunan daerah di Maluku Utara,” tandas Mantan Ketua Bawaslu Maluku Utara.
Muksin juga menjelaskan, besaran APBD Maluku Utara di tengah pemangkasan TKD oleh Pemerintah Pusat belum bisa membiayai program pembangunan. Dengan modal pinjaman tersebut, kebutuhan pembangunan daerah, terutama ruas jalan dan jembatan di dua Kabupaten di Maluku Utara, yakni Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula bisa tercover.
Meski demikian, menurut Muksin, pinjaman Rp. 1 Triliun yang diajukan Pemprov bisa berubah disesuaikan dengan kebutuhan program. “Ini baru wacana dan sudah mulai dibahas di internal Banggar. Tentunya kita akan melihat plus minusnya. Terutama disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, termasuk skema dan besaran bunga pinjamannya,” ujar Muksin. (wal/mtv)
