TERNATE, maluttv.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Maluku Utara. Pada Kamis (3/7/2025), Pemkot Ternate berhasil meraih Peringkat 1 Paritrana Award 2025 dalam kategori Pemerintahan. Penghargaan prestisius ini diberikan atas komitmen dan capaian luar biasa dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, dalam seremoni yang digelar di Ballroom Hotel Bela Ternate.
Paritrana Award sendiri merupakan ajang tahunan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Penghargaan ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
Ajang itu, bertujuan mendorong tercapainya cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merata (universal coverage), khususnya bagi para pekerja formal maupun informal di seluruh wilayah Indonesia.
Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia menekankan bahwa perlindungan sosial bagi tenaga kerja merupakan prioritas penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Kota Ternate.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen kami jelas, seluruh tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan sosial. Ini bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota dua periode itu.
Lebih lanjut, Tauhid menyatakan bahwa Pemkot Ternate akan terus memperkuat program-program sosial dan ketenagakerjaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Keberhasilan itu, menunjukkan bahwa komitmen dan langkah nyata Pemkot Ternate dalam menjamin hak-hak pekerja mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Harapannya, pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara untuk terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)
