HALUT, maluttv.com -Konflik agraria di kawasan KM19, Kecamatan Galela Barat menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk mengurai benang merah sengketa lahan tersebut, Bupati Piet Hein Babua melakukan pertemuan bersama Forkopimda, instansi Kehutanan, Pimpinan OPD, para camat, kepala desa, tokoh agama serta tokoh masyarakat di Ruang Meeting Fredy Djandua, Lantai II Kantor Bupati, Kamis (12/11).
Pertemuan ini dibuka Sekretaris Daerah Halmahera Utara, E.J. Papilaya. Ada beberapa poin yang menjadi catatan penting dalam rapat koordinasi tersebut, diantaranya soal status kawasan hutan lindung, aktivitas masyarakat dan skema penyelesaiannya.
Forum memberikan kesempatan bagi camat untuk menyampaikan informasi yang mereka tahu. Camat Galela Barat (Galbar) Abdul Wadud Umar Show misalnya. Dia mengatakan, berdasarkan surat tugas, pemerintah kecamatan bersama lima desa telah melakukan upaya persuasif, termasuk meninjau lokasi dan menghindari perdebatan karena lokasi yang dipermasalahkan adalah status kawasan hutan lindung.
Begitu pula Camat Galela Selatan (Galsel) Arif Rizaldi. Menururutnya, Sesuai pengecekan GPS, areal KM19 masuk kawasan hutan lindung. Masyarakat sudah dingatkan agar tidak membuka lahan baru dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban seraya menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
Hal ini berbeda dengan pernyataan kepala desa. Menurut Kades, areal tersebut telah dikelola turun temurun oleh masyarakat terutama di wilayah Totalaga, Gorotai, Tounu, Sikawisi, Hum dan Libabu. Lokasi ini diklaim sebagai milik masyarakat Desa Samuda. Bahkan, sebagian wilayahnya telah ditanami tanaman produktif berbagai jenis.
Kepala Desa Igobula Bahrun Wangelaha, berharap Pemda mencari jalan keluar melalui skema perhutanan sosial. Pasalnya, lahan yang dipersoalkan ini merupakan sumber pencaharian utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara, Kepala KPH Wilayah Halmahera Utara, Fredy Nitalesi menerangkan bahwa kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan dikelola secara bebas oleh perorangan. Selain itu, Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak bisa diterbitkan di atas kawasan hutan lindung. Fredy juga menjelaskan, Kabupaten Halut telah memiliki 72 izin perhutanan sosial, yang terdiri dari 71 skema hutan desa dan satu hutan kemasyarakatan. Desa Samuda telah memiliki izin perhutanan sosial sedangkan Desa Igobula, Ori dan Bale belum ada izinnya.
Sebagai solusi alternatifnya, kata Fredy yaitu penyelesaian KM19 adalah pembentukan kelompok masyarakat dan verifikasi lapangan lalu kawasan itu diusulkan ke pemerintah melalui program perhutanan sosial untuk pemenuhan persyaratannya secara normatif.
Tatap muka ini banyak melahirkan berbagai masukan dan narasi solusi dari peserta, termasuk diantaranya dari perwakilan perhutanan sosial, Radius Simanjuntak. Baginya, untuk perubahan status hutan lindung harus mempertimbangkan bebera faktor, diantaranya tingkat kelerangan, jenis tanah dan curah hujan. Dia lalu menawarkan dua skema penyeleaaian, yaitu hutan desa dan hutan masyarakat sehingga masyarakat berpeluang memperoleh persetujuan pengelolaan kawasan hingga jangka waktu 35 tahun.
Merespon dinamika rapat, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menegaskan komitmen Pemda dalam menghadapi persoalan KM19. Pemerintah daerah tegas dan tetap berdiri di atas aturan perundang-undangan sebagai pedoman kebijakan. Pemda Halut, kata Piet, tidak memiliki kewenangan untuk memberi izin pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung.
Bagi masyarakat yang telah terlanjur menanam tanaman di areal KM19 diperbolehkan untuk merawat tanamannya sesuai petunjuk instansi kehutanan. Masyarakat dilarang keras memperluas lahan perkebunannya dengan cara membuka lahan baru. Bupati juga setuju KM19 diupayakan masuk program perhutanan sosial dengan melibatkan OPD terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian serta instansi kehutanan. “Kami juga minta kerja sama kepada pihak penegak hukum, polisi kehutanan dan kepolisian di tingkat kecamatan agar dapat memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan pengelolaan kawasan hutan lindung,” pintah Bupati.
Piet juga menghimbau dan meminta kerja sama yang baik dengan tokoh masyarakat dan warga agar selalu menahan diri serta berpikir rasional dalam menyikapi setiap keadaan dan dinamika sosial. Pemda Halut selalu berdiri di atas kepentingan masyarakat dengan berpedoman regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. (tim/mtv)
