HALSEL, maluttv.com – Aktivitas kampanye lingkungan yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Maluku Utara terkait isu pertambangan di Desa Kawasi, Pulau Obi, menuai kritik tajam dari sejumlah warga setempat. Warga menilai narasi yang dibangun WALHI tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat Kawasi dan berpotensi merusak tatanan sosial.
Beberapa narasi yang disampaikan dalam kampanye tersebut, seperti klaim bahwa “Kawasi itu orang miskin” dan “warga minum air lumpur”, dinilai berlebihan serta melecehkan martabat masyarakat.
Seorang warga Kawasi yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Mereka lebih menyinggung privasi masyarakat. Kami menganggap itu sudah mengarah pada pelecehan, karena kenyataannya tidak seperti itu,” ujarnya.
Kritik serupa juga disampaikan warga lainnya, Jofi Cako. Ia menilai WALHI terlalu jauh mengintervensi persoalan internal Kawasi dan lebih mengedepankan ekspos media dibandingkan langkah-langkah substantif.
“Kalau kita lihat, kegiatan WALHI ini terlalu melebar dan secara substansi tidak tepat. Seharusnya dibawa ke ranah yang lebih serius melalui laporan resmi, bukan sekadar membangun opini,” kata Jofi.
Menurutnya, framing yang terus dibangun justru berpotensi memicu ketegangan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Yang ada justru bisa menimbulkan konflik sosial. Cukuplah membuat opini-opini yang dampaknya justru kurang baik bagi masyarakat,” tambahnya.
Terkait isu ketersediaan air bersih dan listrik yang kerap memicu aksi demonstrasi, warga menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan, melainkan lebih kepada gangguan teknis dan praktik penyambungan listrik ilegal.
Yustinus, warga lainnya, menyebutkan bahwa fasilitas di kawasan Pemukiman Baru Desa Kawasi atau Eco Village telah tersedia dengan baik dan bahkan diberikan secara gratis.
“Air tinggal diputar di kran. Hanya saja, masih ada saudara-saudara di pemukiman lama yang belum mau pindah dengan berbagai alasan,” jelasnya.
Ia juga menuding defisit listrik terjadi akibat ulah pihak dari luar Kawasi yang melakukan penyambungan listrik secara ilegal.
Di sisi lain, warga berharap perusahaan dan pemerintah daerah lebih memaksimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Sebaiknya duduk bersama antara perusahaan, CSR, pemerintah desa, masyarakat, dan yang paling penting pemerintah daerah harus turun langsung,” kata Jofi.
Warga juga mendorong agar program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan lebih ditingkatkan guna menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.
“Pemberdayaan di sektor itu harus lebih digencarkan supaya masyarakat bisa mandiri,” pungkasnya. (*)
