TERNATE, maluttv.com- Tim Kajian Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi yang berjumlah 3 orang melakukan pertemuan dengan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesorie Ternate, pada Rabu (17/ 7/ 2024).
Dari hasil pantauan maluttv.com dilapangan, Tim Kajian Direktorat Monitoring KPK yang diketuai oleh Hilda Alatas, tiba di RSUD. Chasan Boesorie Ternate sekitar pukul 14.00 Wit dan langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi rumah sakit.
Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam, membahas serta melakukan pengkajian identifikasi korupsi pada proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung RSUD tersebut, yang saat ini dikerjakan bertahap. Dimana, untuk tahap I di tahun 2023 kemarin anggarannya senilai Rp. 10 miliar lebih yang diperuntukkan hanya struktur bangunan.
Direktur RSUD Chasan Beosoirie, Alwia Assagaf dalam keterangan pers diruang kerjanya menjelaskan, ada beberapa poin penting yang dibahas dan menjadi titik fokus oleh Tim Kajian Monitoring KPK seperti Pengadaan Alat Kesehatan melalui program SIHREN-SOPHI-inPULS yang sumber dananya dari pinjaman luar negeri serta anggaran pembangunan Gedung Jantung RSUD Chasan Boesorie Ternate yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara.
Lanjut Alwia, untuk pembangunan tahap II ini, pihaknya mendapatkan dua sumber anggaran. Dimana, pekerjaan pembangunan pelayanan jantung bersumber dari APBD Perubahan dan khusus untuk 4 ruangan lainnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
“Untuk tahap ini baru struktur bangunan saja. Nanti tahun 2024 ini akan dilanjutkan pekerjaannya hingga selesai dengan pagu anggaran yang ditawarkan pihak rumah sakit ke pemerintah provinsi sekitar Rp. 31,5 milyar” ungkap Alwia.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian Monitoring KPK, Hilda Alatas usai meninjau lokasi Proyek Pembangunan Gedung Jantung langsung menghindar saat hendak diwawancarai para awak media. Hilda lebih memilih tak berkomentar dan langsung masuk ke dalam mobil. (Dir)
