Berita  

Terapkan Manajemen Jalan Tol Buka-Tutup, Gubernur Sherly Tjoanda Disorot.

Hingga Triwulan Pertama di Tahun ini Serapan Anggaran Pemprov Baru 11 Persen.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Golkar, Hj. Farida Djama. Insert: Gubernur Sherly Tjoanda.
banner 468x60

TERNATE, maluttv.com- Kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda kini mulai dipolemikkan. Eksistensinya sebagai arsitek birokrasi jauh dari ekspektasi. Bahkan style kepemimpinan istri mendiang Benny Laos tersebut terkesan one man show.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara mulai berang dengan gaya kepemerintahannya bak mengelola jalan tol, yaitu menggunakan sistym buka-tutup. Dampak kebijakan Sherly seperti itu, penyerapan anggaran Pemprov Malut pada triwulan pertama tahun ini baru menyentuh 11 persen.

Gerah dengan konsep pemerintahan Sherly, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai Golkar, Hj. Farida Djama pun angkat bicara. Ketua Fraksi Partai Golkar mewarning gubernur Sherly agar tidak menahan kegiatan yang sudah tertuang pada APBD induk 2025.

“Semua ada aturan dan mekanismenya. Kita inikan berpemerintahan. Sebaiknya, saudara Gubernur jalankan kebijakan itu sesuai regulasi. Kalau model beginikan kasian, para OPD hanya menjadi penonton. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena semua kegiatan ditahan. Kalau begini terus tentunya pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah bakal berdampak,” tegas Srikandi Partai Beringin.

Politisi perempuan yang sukses menjadi wakil rakyat tiga periode ini juga menyoroti sikap Sherly yang menggantungkan nasib hutang pihak ketiga. Hingga saat ini, kewajiban Pemprov kepada pengusaha belum direalisasi padahal anggarannya sudah ada di APBD induk 2025. Namun ironisnya, hingga triwulan pertama tahun ini belum ada tanda-tanda pembayaran.

“Gubernur tidak boleh menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk tidak membayar hutang pihak ketiga. Apalagi informasi yang kami terima, gubernur tidak mau membayar hutang pihak ketiga. Dananya sudah ada di APBD induk tahun ini, seperti hutang PT. SMI, Multiyears dan.lain-lainnya. Kami minta saudara gubernur harus menindaklanjutinya sesuai yang terposting di APBD tahun 2025 ini,” tukas Farida. (lud/mtv)

Penulis: SawaludinEditor: Sawaludin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *