TERNATE, maluttv.com- Niat Partai Hanura, PDIP dan PKS menggiring sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda ke forum Pansus Hak Angket yang diinisiasi dan diwacanakan Basri Salama, S.pd bakal menemui jalan buntu.
Salah satu partai politik pemilik 4 kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara, Gerindra dengan tegas menolak rencana pembentukan Pansus hak angket untuk mengevaluasi dan menyelidiki sejumlah kebijakan dan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sjerly Tjoanda dan Sarbin Sehe.
Penolakan hak angket disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Maluku Utara, H. Mahcmud Esa, SE.,MM.
“Fraksi Gerindra dengan tegas menolak rencana Pansus hak angket yang diwacanakan oleh teman-teman kita. Biarkanlah Ibu Gubernur menuntaskan program 100 hari kerja. Terlalu dini jika kita mengevaluasi kinerja mereka,” ungkap Haji Mahcmud.
Politisi Gerindra ini juga menyampaikan alasan mengapa partai berlambang kepala burung garuda menolak hak angket terhadap kepemimpinan Sherly-Sarbin. Menurut Machmud, selain terlalu tempo mengukur capaian kinerja pemerintahan provinsi, duet Sherly-Sarbin adalah perpanjangan pemerintahan pusat yang bertugas di daerah.
“Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Otomatis mereka menjalankan program-programnya pak. Prabowo sebagai presiden kita. Kita tahu bersama pak. Prabowo adalah ketua umum Gerindra. Itulah alasan kita menolak Pansus hak angket,” tegas Machmud.
Dia juga menyarankan kepada koleganya di Deprov untuk memberi kesempatan kepada istri mendiang Benny Laos untuk menyelesaikan tugas-tugas kegubernurannya tanpa membangun narasi politik yang tidak produktif sehingga mengganggu konsentrasi ST membangun daerah. (lud/mtv)
