JAKARTA, maluttv.com- Pernyataan Ikram M. Sangadji soal Calon Bupati tidak ada visi misi melainkan hanyalah presiden saat Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah perdana di Kompas TV, dikritisi mantan Anggota DPD RI Maluku Utara dua periode, Drs. H. Abdurahman Lahabato.
“Dia ternyata tara mangarti dan memalukan. Katanya orang hebat, tapi ngomongnya begitu. Bukankah salah satu fariabel saat mendaftarkan diri di KPUD sebagai calon harus menyertakan dokumen visi misi-nya? Mengapa dia (Ikram red) ngomong begitu. Bukankah dia hadir di Kompas TV dalam rangka penyampaian visi misi? Lucuhkan, sebagai Cabup seharusnya Ikram paham,” ungkap Alto, sapaan akrab pengusaha sukses asal Maluku Utara.
Debat kandidat yang diselenggarakan KPUD Halmahera Tengah dan disiarkan langsung Kompas TV, selain menampilkan figur, tujuannya agar publik bisa mendengar langsung serta menilai program atau visi misi Cabup mana yang bergizi dan pantas untuk Kabupaten Halmahera Tengah.
Mantan wartawan RCTI ini juga menyayangkan narasi politik yang dikemukakan Ikram. Mantan Senator dua periode ini juga tidak menyangka, IMS yang dikultuskan pendukungnya sebagai eks birokrat pusat hebat dan memiliki jam terbang tinggi dengan segudang pengalaman ternyata tampil memalukan dan tara paham.
“Harusnya sebagai Cabup dia paham. Miris dan perihatin melihat Cabup seperti itu. Semua pembangunan daerah adalah mengejewantakan RPJMN. Dasar itu kemudian Calon Bupati, Walikota ataupun Calon Gubernur diharapkan membuat visi misi mengacu pada RPJMN dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sangat disayangkan jika rakyat Halteng pilih Cabup “katrolan” seperti ini. Berbahaya,” tegas Lahabato.
Soal surplusnya fiskal di tengah rakyat membutuhkan pelayanan dan pembangunan bagi Alto bukanlah sebuah prestasi. Justru hal itu, kata Lahabato menjadi ironis di saat Halmahera Tengah membutuhkan intervensi pemerintah dalam meminimalisir disparitas sosial, ekonomi dan pembangunan.
“Dia selalu membanggakan dan membesar-besarkan posisi APBD yang surplus. Justru itu adalah sesuatu yang ironis di saat rakyat dan daerah membutuhkan pelayanan dan pembangunan. Keberhasilan pemimpin itu bisa dilihat ketika serapan APBD nya seimbang antara pendapatan dan pengeluaran (belanja modal). Berarti penyerapan anggaran untuk pembangunan itu berjalan sesuai post bugeting. Mengelola pemerintahan bukan sama dengan memenej perusahaan swasta. Negara saja merancang ABPN tahunan dengan asumsi devisit ratusan triliun demi menggenjot pembangunan,” ungkap Lahabato sembari mengatakan Ikram sedang mem-bluffing alias membual. (dir/mtv)
