TERNATE, maluttv.com– Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Najlah Kasuba, menyoroti keluhan sejumlah tenaga honorer kategori R4 yang merasa diabaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut. Para honorer itu kecewa lantaran tidak mendapat peluang untuk diusulkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025.
Salah seorang honorer R4 berinisial I (38) mengaku kecewa atas ketidakpastian tersebut. Menurutnya, Pemprov Malut seolah menutup kesempatan bagi para honorer R4 untuk mendapatkan kepastian status kerja, meski telah lama mengabdi.
Menanggapi hal itu, Najlah Kasuba melalui sambungan telepon pada Minggu (29/ 9/ 2025) menjelaskan bahwa, dari awal kategori R4 memang tidak masuk dalam data base nasional. Namun, ia menilai seharusnya Pemprov Malut tetap memberikan perlakuan yang sama seperti kategori lainnya.
“Sudah tentu tugas daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi, adalah mendata terlebih dahulu, karena mereka yang memahami kondisi lapangan, bukan BKN,” tegas Najlah.
Ia juga mengaku baru mengetahui bahwa, Pemprov Malut tidak membuka kuota untuk kategori R4 pada seleksi PPPK tahun ini. “Saya baru tahu kalau pemprov tidak membuka kuota itu. Seharusnya pemprov mendata para R4 tersebut. Maka saya, selaku Ketua Komisi I, akan mengonfirmasi terkait data R4 ini agar mereka dibuka kesempatannya dan diberikan kejelasan karena bagaimanapun mereka sudah lama mengabdi,” ungkapnya.
Najlah menegaskan bahwa, pihaknya mendukung penuh jika Pemprov Malut melakukan pendataan terhadap para honorer R4 dan memberikan peluang agar status mereka lebih jelas. Ia juga menyinggung alasan efisiensi yang kerap digunakan pemprov untuk tidak mengakomodasi R4.
“Kalau alasannya efisiensi, menurut saya itu bukan alasan yang tepat untuk menutup hak para honorer R4,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, DPRD Malut memastikan akan menindaklanjuti persoalan honorer R4 agar nasib mereka mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah. (Vita/mtv)
