TERNATE, maluttv.com- Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusun konsep peta jalan atau roadmap hilirisasi pasca tambang disambut baik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku Utara, Drs. H.M. Iqbal Ruray, M.BA.
Selain menyambut positif, Iqbal juga mendukung penuh terhadap konsep pembangunan pasca tambang ala Bahlil Lahadalia. “Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Saya setuju sekaligus mendukung penuh rencana pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM Pak. Bahlil soal roadmap hilirisasi pasca tambang,” ungkap Iqbal.
Masa cadangan nikel ataupun emas memiliki batasan penggarapan yaitu disekitaran 20 hingga 30 tahun. Sehingga konsep pembangunan pasca tambang, kata politisi senior Partai Golkar Maluku Utara, sangat diperlukan demi menjaga eksistensi dan perekonomian masyarakat terutama mereka yang berada di wilayah lingkar tambang.
Seperti diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah mengatur peta jalan atau roadmap pasca tambang. Konsep pasca tambang ini bakal mengatur berbagai jenis tambang, termasuk hilirisasi pertambangan nikel.
“Pemerintah mulai berpikir, pasca tambang, industri apa yang nantinya akan dibangun lagi. Perusahaan tambang nantinya harus memiliki komitmen tertulis untuk mendiversifikasi usaha ke sektor lain seperti pariwisata, perikanan, perkebunan hingga pembangkit energi baru terbarukan (EBT),” kata Bahlil dalam sambutannya di acara Geopolitical Forum 2025, Selasa (24/06) lalu.
Jangan mengira setelah tambang selesai, kata Bahlil lantas perekonomian sekitar tambang selesai! Diversifikasi perlu dilakukan agar perputaran ekonomi masyarakat di sekitar tambang tetap berjalan dan berkesinambungan.
“Dalam regulasi di Undang-undang Minerba sekarang sudah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pengusaha lokal atau daerah untuk ambil bagian memanfaatkan peluang yang ada. Selain berkesinambungan, lingkungannya juga harus dijaga,” tegas Bahlil.
Selain Kementerian Investasi dan Hilirisasi, program hilirisasi tambang juga didukung Satgas Hilirisasi dan Lembaga Keuangan di bawah Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara. (lud/mtv)
