SOFIFI, maluttv.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Drs. H.M. Iqbal Ruray, MBA mengingatkan sekaligus meminta pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin agar memperhatikan pos pendapatan daerah demi menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, menaikkan belanja modal sementara pendapatan merosot hanya memicu hutang baru.
Pernyataan ini dikemukakan Ketua Dewan Provinsi (Deprov) Iqbal Ruray usai memimpin rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2025 dan KUA-PPAS APBD Induk 2026, Rabu (13/08).
Menurut Iqbal, sumber pendapatan daerah perlu digenjot untuk menjaga kestabilan pengelolaan anggaran. “Hal ini juga bakal mempengaruhi terhadap kegiatan teknis di masing-masing OPD. Jika pendapatan naik atau bertambah, maka otomatis kebutuhan mereka (OPD) juga berpotensi diakomodir dalam APBD Perubahan tahun ini,” ujar politisi senior Partai Golkar Maluku Utara.
Mantan Ketua HIPMI Kota Ternate ini juga mengingatkan Pemprov agar tidak menambah porsi belanja daerah. Jika hal ini retap juga dilakukan, maka berpotensi menciptakan hutang baru. Apalagi, kata Iqbal, pemerintah daerah hingga akhir Desember tahun ini, diperhadapkan dengan kebutuhan rutin yakni belanja pegawai.
“Sekali lagi saya sarankan dan tegaskan bahwa Pemprov sebaiknya fokus meningkatkan pendapatannya dan segera membayar hutang yang ada, baik itu DBH maupun hutang pihak ketiga,” tegas Ko Al, politisi beringin yang dikenal cool. (dir/mtv).
