HALTENG, maluttv.com- Siapa menyangka di balik pujian pendukung dan simpatisannya, kepemimpinan Ikram M. Sangadji saat menjabat Bupati Halmahera Tengah selama.1,7 tahun ternyata amburadul dan syarat kebohongan. Deretan pembangunan spektakuler, seperti pembangunan GOR, Gedung Kesenian, Islamic Center, Jalan Loman – Gemia, Jalan Sp1-Sp2 Waleh yang dirancang Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani melalui APBD tahun 2023 dan sudah disahkan oleh DPRD Halmahera Tengah tidak dijalankan IMS.
Prilaku Ikram tersebut disoal masyarakat Halmahera Tengah, Rizal Sarian. “Harusnya sebagai penjabat Bupati, Ikram melanjutkan program yang sudah dirancang pemerintah sebelumnya. Bukan mengotak-atiknya. Pembangunan itu adalah kepentingan daerah. Bukan kepentingan Elang-Rahim. Apalagi sebagai penjabat, ikram tidak ada program. Yang punya visi misi pembangunan yaitu Bupati definitif, bukan Pj.,” tegas Rizal.
Sebagai generasi Fagogoru, Rizal menyesalkan sikap IMS karena dinilai merugikan daerah. Pegawai negeri yang ditempatkan pusat ke daerah ini juga dinilai pembohong. Pasalnya, sejumlah pembangunan yang dijanjikan IMS, seperti Puskesmas Lelilef, Rumah Sakit Internasional Weda lengkap dengan tenaga medis china, Air Bersih siap minum si Kota Weda, Alitrasi sungai Kobe, Pembukaan dua jalur Lukulamo-Lelilef hingga masa tugas selesai tidak direalisasi.
“Bagi saya, itulah deretan dosa pembangunan yang ditinggalkan Ikram. Omongannya saja yang besar, buktinya tidak ada. Selama memimpin 1,7 tahun dengan anggaran APBD Halteng tembus 1 triliunan lehih, pembangunan yang ditinggalkan IMS nyaris tidak ada. Yang ada hanya pencitraan saja,” ungkap Rizal.
Pernyataan serupa juga diakui Anggota DPRD Halteng dari Partai Nasdem, Munadi Kolkoda. Sebagai wakil rakyat, aktivis adat dan lingkungan ini pernah menanyakan alasan Ikram membatalkan sejumlah pembangunan spektakuler di APBD 2023 yang sudah diparipurnakan DPRD Halmahera Tengah.
“Pak. Ikram sempat berdalih bahwa pembangunan tersebut, nanti dianggarkan melalui dan Inpres. Namun, hingga kini tidak terbukti,” aku Munadi.
Pernyataan kritis juga disampaikan Anggota DPRD Halmahera Tengah dari PDIP, Nuryadin Ahmad. Menurut Yadin, untuk kemajuan daerah dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka tidak boleh memilih figur yang berafiliasi dengan oligarki yang sengaja dikirim dari pusat.
“Sebagai anak negeri. Yang cinta terhadap daerah dan masa depan generasi Fagogoru, saya himbau agar jangan memilih pemimpin yang berafiliasi dengan oligarki. Jangan lihat kemasannya. Karena dibalik bungkusan, tersimpan dusta. Wujudnya terbungkus rapih. Agar kita tidak menyesal di kemudian hari, maka pilihlah pemimpin anak negeri,” pintah Yadin, politisi asal Patani.(dir/mtv).
