HALTENG, maluttv.com- Kepemimpinan Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani terbilang sukses dan terbukti karyanya. Meski di masa mereka APBD Halmahera Tengah hanya di sekitar Rp. 800 milyar lebih dikurangi dana refocusing Covid- 19 sekitar Rp. 180 M, dua tahun berturut-turut, pembangunan infrastruktur nampak di mana-mana dan dirasakan masyarakat luas.
Mantan Anggota DPRD Halmahera Tengah yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar), Nuryadin Ahmad mengatakan, kebijakan Elang-Rahim pada periode pertama kongkrit dan berhasil mengendalikan angka kemiskinan Halteng tahun 2017 dari 14,15 persen pada tahun 2022 turun menjadi 12 persen.
“Meski APBD Halteng saat itu masih di sekitaran 800 milyar lebih ditambah refocusing (pemotongan dana) akibat covid 19 dua tahun berturut-turut, Elang-Rahim mampu menurunkan angka kemiskinan. Dari 14,15 persen turun menjadi 12 persen,” ungkap Yadin.
Berbeda dengan kepemimpinan mantan Pj. Bupati, Ikram M. Sangadji. Meski mengelola dana APBD hampir Rp. 2 triliun, Ikram gagal merealisasikan target angka kemiskinan Halteng 6 persen di tahun 2022 yang direncanakannya.
Target penurunan angka kemiskinan itupun sempat disampaikannya secada resmi di acara hari ulang tahun kabupaten Halmahera Tengah ke 33 tahun.
“Realitasnya angka kemiskinan yang dia (Ikram red) targetkan dari 12 persen hanya turun 0,67 persen di tahun 2023. Ini menunjukan bahwa kebijakan yang diambilnya tidak menyentuh akar kemiskinan masyarakat lapisan bawah di tengah ketersediaan infrastruktur daerah yang sudah dibangun Elang-Rahim,” terang politisi PDIP Halteng asal Patani.
Yadin menambahkan, pasca kepemimpinan Elang-Rahim pada periode perdana itu berakhir, para Pj. Bupati yang melanjutkan roda pemerintahan sementara tergolong senang karena hampir seluruh pembangunan dasar masyarakat sudah tersedia di masa kepemimpinan Elang-Rahim.
“Masyarakat lapisan bawah merasakan dampak langsung berbagai program kesejahteraan yang dilakukan Elang-Rahim, seperti pembangunan konektivitas wilayah, pembangunan lumbung pangan, peningkatan akses telekomunikasi serta pembangunan sentra ekonomi lokal. Kebijakan ini tidak hanya membuka akses pasar bagi petani dan nelayan, tetapi juga memberikan posisi tawar yang lebih kuat,” ungkap Yadin seraya meminta masyarakat Halteng realistis dan jangan terjebak dengan janji manis oleh kandidat yang doyan menebar kebohongan.
Kebijakan publik, kata Yadin, harus dirancang tidak hanya berdasarkan hitungan statistik melainkan juga atas dasar kebutuhan nyata masyarakat. Di Halmahera Tengah, menurut Yadin, kemiskinan yang dialami petani, nelayan dan buruh bukan sekedar angka yang dapat ditekan lewat program jangka pendek, melainkan sebuah kondisi struktural yang membutuhkan kebijakan berkelanjutan.
Program penurunan kemiskinan tidak hanya sebatas janji manis tetapi harus menyasar langsung akar masalah yang dihadapi masyarakat. “Hal ini mencakup akses pasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari,” pungkas Yadin. (dir/mtv)
