TERNATE, maluttv.com- Selain memastikan ketersediaan logistik pangan, keberadaan gudang Bulog di suatu daerah ternyata juga berdampak baik terhadap pergerakan inflasi. Dinamika harga pangan di pasaran, seperti beras relatif stabil dan stoknya pun selalu tersedia sehingga masyarakat tidak perlu lagi resah.
Demikian pernyataan Kepala Perum Bulog Cabang Kota Ternate, Jefry Tanasy. Menurutnya, gejolak harga pangan, terutama beras otomatis memicu pergeseran inflasi suatu daerah. Apalagi beras merupakan kebutuhan primer yang tidak boleh tidak harus dipenuhi oleh masyarakat.
Untuk memastikan ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga pangan hingga pelosok daerah, Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan bakal membangun enam gudang baru di wilayah provinsi Maluku Utara, yaitu di Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Pulau Morotai.
“Sejauh ini Bulog hanya mengandalkan dua gudang penampungan, yang masing-masing berada di Tobelo dan Ternate. Dengan adanya penambahan enam gudang baru tersebut, tugas dan fungsi utama Bulog bisa berjalan efektif dan maksimal. Penambahan gudang baru ini merupakan solusi kongkrit bagi Maluku Utara sebagai daerah bergeografis kepulauan,” ujar Jefry.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengelola cadangan bahan pangan pokok di negeri Almulk, Bulog Ternate terus meningkatkan pengawasan mutu sesuai standar operasi. Penambahan gudang di sejumlah daerah di Maluku Utara, berdampak baik terhadap sistem pendistribusian dan pengendalian harga di suatu daerah. Selain ketambahan 6 gudang baru, Bulog Kota Ternate juga tengah mengusulkan pembangunan gudang di Kabupaten Halmahera Barat ke Perum Bulog pusat agar wilayah jauh di daerah tersebut bisa terjangkau.
Sejauh ini, Bulog Ternate menampung pasokan beras komersil dari luar Maluku Utara. Nilai jual beras lokal, seperti dari Halmahera Timur tawarannya di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga Bulog Ternate belum bisa menampung beras produksi lokal. “Potensi penyerapan beras di Maluku Utara harganya belum ketemu. Beras lokal di jual hingga lima belas ribu rupiah, sedangkan HPP pemerintah dikisaran 12 ribu rupiah per kilogramnya, jadi harganya belum ketemu sehingga kami belum bisa menyerap beras produksi lokal,” terang Fery. (lud/mtv)
