HALTENG, maluttv.com- Sering menggunakan mimbar kampanye dengan menyampaikan materi-materi menyerang calon kandidat yang lain, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah nomor urut 3, Ikram Malan Sangaji dan Ahlan Jumadil (IMS-ADIL), tuai kritikan.
“Seharusnya, IMS-ADIL sampaikan ide serta gagasan mereka tentang bagaimana Kabupaten Halmahera Tengah kedepan, seperti yang dilakukan oleh pasangan Elang-Rahim dan Mutiara-Salim”, ungkap Munadi Kilkoda, selaku Sekretaris Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 2, Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani.
Menurut Munadi, salah satu materi kampanye IMS dihadapan masyarakat menyebut bahwa, Paslon lain akan menghapus kebijakan insentif dan mengalihkan kebijakan itu menjadi proyek, adalah materi tuduhan yang tidak mendasar.
Seharusnya, IMS menyadari kalau separuh dari kebijakan insentif yang diberikan selama ini, adalah warisan dari semasa pemerintahan Elang-Rahim saat menjabat Bupati dan Wakil Bupati Halteng.
“Insentif imam dan pendeta serta guru ngaji itu kan sudah dari dulu dari masa Elang-Rahim. Jadi, bukan nanti di jaman Ikram saat menjabat sebagai Pj bupati baru dibikin”, ungkap Munadi, yang merupakan anggota DPRD terpilih Kabupaten Halteng.
Lanjutnya, didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu, sudah tertuang terkait belanja operasional termasuk pemberian insentif. Selain itu, ada juga belanja modal yang di dalamnya itu belanja proyek untuk kepentingan rakyat. Sehingga, Munadi menilai kalau materi kampanye IMS sangat lucu.
“Itu jelas sekali, jadi tidak campur aduk. Lalu kalau itu belanja proyek, kan proyeknya bukan kepentingan kandidat. Proyek dalam belanja modal itu kan untuk rakyat Halmahera Tengah. Seperti jalan, pasar, dan infrastruktur lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat”, tuturnya.
Munadi menjelaskan, untuk APBD Kabupaten Halteng saat ini mencapai hampir Rp. 2 Triliun. Dan APBD tersebut merupakan usaha dan perjuangan dari masa pemerintahan Elang-Rahim. Disatu sisi, Kabupaten Halteng saat ini masih diperhadapkan dengan problem pembangunan di Halteng yang masih kompleks. Sehingga, dengan jumlah APBD yang begitu besar jumlahnya, digunakan untuk membangun daerah Halteng agar bisa bersaing dengan daerah lain.
“Seolah-olah Ikram selama ini tidak kelola proyek. Ini kan bahasa yang terkesan menuduh calon lain selama ini mengelola proyek. Ini juga tuduhan yang serius. Mana ada regulasi yang membolehkan kepala daerah mengelola proyek. Jadi, kalau IMS tidak mengelola proyek, ya memang harus bagitu karena aturan dan UU melarang itu. Dan aturan itu berlaku bagi semua kepala daerah”, terangnya.
Oleh karena itu, Munadi menyarankan, agar sebaiknya setiap calon kandidat bupati dan wakil bupati menggunakan mimbar politik tersebut dengan menyampaikan gagasan, ide dan cita-cita. Supaya pilkada Halteng, berjalan aman dan lancar, sehingga mampu menghadirkan satu diskursus yang berkualitas.
“Paslon Elang-Rahim sudah melakukan itu disetiap tempat saat mereka berdua bertatap muka dengan masyarakat. Dimana, mereka selalu menyampaikan ide-ide mereka tentang Halmahera Tengah kedepan harus seperti apa. Ini yang harus kita bangun, bukan dengan menyebar hoax dan menghasut masyarakat”, sarannya. (Dir/mtv)
