Penulis: Asmar Hi Daud
Publik Maluku Utara kembali diguncang temuan serius: logam berat terdeteksi dalam tubuh ikan dan darah manusia di sekitar kawasan industri tambang nikel PT IWIP, Teluk Weda. Penelitian yang dirilis Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako menyebutkan adanya kandungan mangan, kromium, besi, dan nikel melebihi ambang batas. Sorotan pun mengarah pada industri hilirisasi tambang nikel—apakah benar laut kita tercemar?
Namun, tentu kita tidak boleh gegabah menyimpulkan dari satu sisi koin.
Di ruang-ruang diskusi akademik, suara kritis muncul. Seorang akademisi perikanan, Doktor Mufti Abd Murhum, mempertanyakan metodologi riset: mengapa yang diuji adalah ikan pelagis—jenis ikan yang berenang jauh dan luas, tidak tinggal tetap di satu lokasi. Jika ingin mengukur dampak lokal, seharusnya yang diuji adalah biota bentik, seperti kerang-kerangan dan sejenisnya, yang hidup menetap di dasar perairan. Mereka jauh lebih mewakili kondisi perairan tempat mereka tinggal.
Lalu, siapa yang bisa menjamin bahwa ikan yang diuji benar-benar ditangkap di perairan sekitar IWIP? Kita tahu, nelayan di Maluku Utara kerap berpindah tempat tangkap. Bahkan banyak ikan yang dijual di pasar Weda bukan hasil tangkapan lokal, tapi dari luar Halmahera.
Sampel darah juga perlu diperiksa ulang. Apakah subjek benar-benar warga setempat yang tinggal lama di situ, atau pekerja migran tambang yang sebelumnya sudah terekspos dari lokasi lain?
Di sisi lain, suara-suara lokal dari akademisi lingkungan menyebutkan bahwa kerusakan di Teluk Weda bukan ilusi. Profesor Aris menyebutkan bahwa sejak aktivitas reklamasi dan pembuangan limbah tambang dimulai, kawasan terumbu karang di depan Lelilef rusak parah. Bahkan pemerintah daerah disebut ikut menyetujui rencana pembangunan empat pulau buatan di lokasi terumbu karang.
Bukti ilmiah memperkuat klaim ini. Sebuah studi ilmiah terbaru dalam Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan (JIPK, Juni 2025) menemukan perubahan drastis garis pantai di sekitar kawasan industri IWIP. Menggunakan citra satelit dan perangkat DSAS, riset ini mencatat bahwa sejak 2018 telah terjadi akresi (penambahan daratan) hingga 147 meter per tahun di zona industri, sementara di sisi lain zona permukiman alami abrasi hingga 12 meter per tahun.
Laut kita bukan hanya tercemar, tapi berubah bentuk.
Pertanyaannya, di mana suara kampus?
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair, tempat saya mengajar, sebenarnya punya semua sumber daya: pakar toksikologi, ahli perikanan, ekologi laut, hingga geospasial. Kita punya jaringan ke luar negeri. Tapi sayangnya, sampai hari ini, kita belum duduk bersama menyusun peta jalan riset yang berbasis karakteristik wilayah dan isu-isu aktual seperti ini.
Sudah waktunya akademisi bangkit. Kita tidak bisa hanya menjadi komentator dalam grup WhatsApp atau penonton dari tribun. Isu logam berat dan kehancuran ekosistem pesisir bukan hanya soal data, tapi soal masa depan. Soal kesehatan anak-anak kita di negeri ini. Soal nelayan kecil yang tak lagi punya tempat melaut. Soal pulau-pulau yang digerogoti dari dalam dan luar.
Opini publik bisa digerakkan oleh emosi. Tapi kebijakan publik harus digerakkan oleh ilmu.
Maka, mari kita jujur. Jika riset itu keliru metodologi, mari kita perbaiki bersama. Tapi jika Teluk Weda memang terluka, jangan kita diam hanya karena takut pada dampaknya. (***)
