TERNATE, maluttv.com – Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Provinsi Maluku Utara, Sabtu (23/9/2025), menjadi panggung penting bagi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk menyuarakan kegelisahan daerahnya. Pertemuan yang berlangsung di Royal Resto, Kota Ternate, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto.
Dalam dialog tersebut, Sherly mengungkapkan paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Kuartal II 2025, ekonomi provinsi ini melesat hingga 32 persen—tertinggi di Indonesia. Namun di balik capaian spektakuler itu, ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan kian terasa.
“Pertumbuhan ini luar biasa, tapi tidak inklusif. Hilirisasi nikel memang menjadi pendorong utama, namun masyarakat di akar rumput belum merasakan manfaatnya. Di balik angka tinggi, konflik agraria dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan,” ujar Sherly.
Ia menyoroti tumpang tindih kepentingan antara konsesi tambang, perkebunan, penebangan hutan, dan kawasan hutan adat sebagai pemicu ketegangan.
“Pertumbuhan ekonomi menghasilkan ketimpangan. Ini harus segera direspons dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal,” tegasnya.
Gubernur Sherly juga menekankan pentingnya perlindungan hutan adat yang kian terancam oleh izin usaha pertambangan (IUP). “Jika tidak ada penataan, hutan adat bisa habis tergerus lingkar tambang,” peringatnya.
Tak hanya itu, ia menyinggung pemanfaatan hutan sosial seluas 300 ribu hektare yang hingga kini belum optimal. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar masyarakat penerima izin kelola hutan sosial dapat memperoleh manfaat nyata.
“Kami berharap kunjungan kerja ini menghasilkan solusi konkret yang bisa dibawa ke Senayan. Maluku Utara butuh kebijakan yang bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sherly. (Vita/mtv)
