SEMBILAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar dikabarkan tidak lagi seperahu dengan Anggota DPR RI Alien Mus. Politisi perempuan partai Golkar tersebut, konon mulai ditinggalkan para loyalisnya. Satu persatu pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota, minus Pulau Taliabu meninggalkannya dan lebih memilih berafiliasi politik dengan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher.
Konstalasi politik internal beringin menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Maluku Utara tahun 2025 memanas. Isu perpecahan pun tidak terelakkan. Apalagi kubu AT yang dikenal dengan nama tim 9 kerap mondar mandir di Jakarta mendesak DPP segera mempercepat pelaksanaan Musda sekaligus menyampaikan dukungan mereka kepada Anjas sebagai kandidat Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara periode 2025 – 2030 pada Musda mendatang.
Manuver dan langkah politik sembilan Ketua DPD II Partai Golkar tersebut, dikabarkan memicu amarahnya AM. Dia tidak menyangka, politisi yang selama ini dipercayanya ternyata diam-diam mulai tidak tertib dan bahkan ditengarai melakukan perlawanan.
Lantas, apakah tindakan para ketua partai Golkar tersebut merupakan bentuk penghianatan komitmen politik kepada AM? Ramai-ramai mereka mengatakan, tidak!. “Torang bukan menghianati Ibu Ketua (Alien red). Beliau terganjar aturan. Ketua partai itu cuma bisa dua periode. Karena masalah itu, maka torang berkomunikasi dengan Anjas,” ungkap salah satu Ketua DPD II Partai Golkar seraya meminta namanya tidak dipublis.
Dua periode kepemimpinan adalah aturan dan tradisi politik turun temurun partai beringin. Namun, asas formil partai Golkar itu bukanlah aturan baku atau menjadi rujukan mutlak Buktinya, beberapa orang Ketua Partai Golkar yang sudah menduduki dua periode bisa maju kembali dan menang dalam acara Musda setelah mengantongi surat rekomendasi DPP.
Begitupun Alien Mus. Jika ingin kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Malut, maka politisi perempuan beringin asal Pulau Taliabu ini wajib mengantongi hak diskresi DPP sebagai tiket untuk berlaga di Musda nanti. Hak Diskresi merupakan hak istimewa dari DPP untuk pengurus dan kader Golkar yang dinilai layak dan memiliki kontribusi besar terhadap partai.
Peluang AM maju di Musda nanti memang tipis. Jika ingin hattrick ketiga kali, Anggota DPR RI Dapil Malut dua periode ini harus memegang hak diskresi sebagai pasword untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Jika tidak, maka AM siap-siap terganjal aturan partai Golongan Karya. Sebagai politisi nasional, AM pasti berusaha untuk memperoleh rekomendasi emas dari DPP.
Musda Golkar tinggal menghitung hari. Jika tidak aral melintang, Forum pemilihan ketua DPD I Partai Golkar Malut bakal digelar bulan September. Untuk memastikan jadwal dan teknis pelaksanaanya, Sekretaris DPD I, Arifin Djafar telah bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan DPP. Dinamika politik the yellow semakin menarik untuk diikuti. Peluang AM melanjutkan kekuasaannya memang tipis. Tapi disinilah letak seninya berpolitik. Akankah Alien bisa menjawab tidak mungkin (imposible) menjadi sebuah kemungkinan (posible)? Publik Malut menanti akrobatik politik Sang Beringin.(****)
