TALIABU, maluttv.com- Isu panas menghiasi panggung politik Kabupaten Pulau Taliabu. Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu Calon Bupati, Citra Puspasari Mus, mencuat ke permukaan. Kasus ini kini memasuki babak baru setelah Tim Hukum SAYA TALIABU resmi melaporkan dugaan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Laporan itu tidak main-main. Koordinator Tim Hukum SAYA TALIABU, Tawallani Djafaruddin, SH., MH, mengungkapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan cukup kuat untuk membuktikan pelanggaran serius ini. Ia menegaskan, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng integritas pasangan calon, tetapi juga menyeret komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ke dalam sorotan atas dugaan keterlibatan mereka dalam meloloskan calon dengan dokumen yang diragukan keasliannya.
“Kami ingin memastikan bahwa prinsip pemilu yang jujur dan adil tetap terjaga. Dugaan pelanggaran ini telah mencederai nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan publik,” tegas Tawallani.
Bukti-Bukti Menguatkan Laporan
Laporan yang diajukan Tim Hukum SAYA TALIABU disertai bukti-bukti yang diyakini cukup kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Dugaan bahwa Citra Puspasari Mus, calon bupati nomor urut 2, menggunakan ijazah palsu menjadi inti dari laporan tersebut.
Menurut Tim Hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan pemilu yang mengharuskan semua calon memiliki dokumen sah dan valid. “Kami tidak akan tinggal diam jika proses demokrasi di Kabupaten Pulau Taliabu dirusak oleh praktik curang seperti ini,” ujarnya penuh keyakinan.
Harapan pada DKPP RI
Proses hukum kini berada di tangan DKPP RI. Tim Hukum SAYA TALIABU berharap lembaga ini menjatuhkan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak hormat bagi komisioner KPU dan Bawaslu yang meloloskan calon tersebut.
“Keputusan DKPP nanti harus menjadi pelajaran penting, baik bagi penyelenggara pemilu maupun para calon kepala daerah, bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi berat,” tambahnya
Dukungan Masyarakat Ditunggu
Kasus ini menjadi perhatian luas di tengah masyarakat Pulau Taliabu. Warga diharapkan terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bentuk dukungan terhadap demokrasi yang bersih dan transparan.
Sidang DKPP RI yang akan segera digelar menjadi penentu bagi masa depan proses pemilu di Pulau Taliabu. Masyarakat berharap keputusan yang diambil nantinya tidak hanya adil, tetapi juga memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba bermain curang dalam proses demokrasi.
Akankah keadilan berpihak kepada kebenaran? Semua mata kini tertuju pada DKPP RI untuk membuktikan bahwa integritas pemilu di negeri ini masih dapat dipertahankan. (dir/mtv)
