JAKARTA, maluttv.com– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Tengah (Halteng) 2024 kini menjadi sorotan nasional. Bukan hanya karena hasil pemilihannya, tetapi juga karena gugatan sengit yang dilayangkan Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halteng nomor urut 2, Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani (Elang-Rahim) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menuduh rival mereka, Paslon nomor urut 3, Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil (IMS-ADIL) melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan dukungan oligarki tambang.
Di balik atmosfer politik yang memanas, terbongkarlah realitas pahit demokrasi di salah satu daerah terkaya sumber daya alam di Indonesia diduga tercederai oleh kepentingan elit ekonomi dan politik.
Kuasa Tambang di Balik Kemenangan
Arteria Dahlan yang merupakan pengacara Paslon Elang-Rahim, melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menyebut kemenangan Paslon IMS-ADIL bukanlah murni hasil suara rakyat, melainkan hasil dari lobi-lobi kekuasaan dan dukungan oligarki tambang yang mendominasi Halmahera Tengah.
“Di Halteng, yang menentukan bukan rakyat, tapi restu dari penguasa dan pengusaha. Ini bukan sekadar demokrasi, tapi demokrasi yang dibajak,” ujar Arteria di hadapan wartawan, Selasa (10/ 12/ 2024).
Lebih lanjut, ia menuding bahwa Ikram, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halteng, telah memanfaatkan posisinya untuk memperkuat jaringan politiknya. Pernyataan Ikram yang menyebut dirinya diangkat bukan oleh Tito Karnavian, tetapi oleh Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan, menambah kontroversi di balik kemenangannya.
Halteng, Surga Tambang yang Jadi Ajang Pertarungan
Halmahera Tengah adalah “tambang emas” bagi para pengusaha besar. Daerah tersebut kaya akan sumber daya mineral yang menjadikannya incaran para oligarki tambang. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, Pilkada Halteng berubah menjadi ajang pertarungan sengit antara aspirasi rakyat dan kepentingan modal besar.
Dugaan adanya kekuatan ekonomi elit yang mencampuri proses demokrasi menjadi sorotan utama. Dana besar dari sektor tambang disebut-sebut telah menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik. Akibatnya, demokrasi di Halteng dinilai kehilangan ruhnya sebagai instrumen kedaulatan rakyat.
Ujian Berat untuk Demokrasi Indonesia
Kasus Halteng menggambarkan masalah yang jauh lebih besar: rapuhnya demokrasi ketika berhadapan dengan cengkeraman oligarki. Bukan hanya soal menang atau kalah, gugatan Elang-Rahim ke MK kini menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan besar yang mengancam integritas demokrasi.
“Ini bukan sekedar soal siapa yang menang Pilkada. Ini soal bagaimana kita menjaga demokrasi tetap hidup di bawah bayang-bayang kekuatan modal,” tegas Arteria.
Masa Depan Halteng Dan Demokrasi
Pertanyaan besar kini mengemuka: apakah Halteng mampu lepas dari dominasi oligarki dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat? Ataukah ini justru menjadi tanda semakin melemahnya demokrasi di Indonesia?
Saat gugatan tersebut berjalan di MK, semua mata tertuju pada Halteng. Akankah suara rakyat kembali diakui, atau justru tersingkir oleh ambisi segelintir elit? Jawabannya akan menjadi penentu arah demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah kaya sumber daya alam. (dir/mtv)
