TERNATE, maluttv.com- Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dir Polairud) Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hariyatmoko, menjadi sorotan publik setelah dugaan pemotongan anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan kapal mencuat. Isu itu semakin panas setelah sejumlah pamflet kritik terhadap dirinya viral di media sosial TikTok melalui akun @harihari7991.
Pamflet tersebut menyuarakan keluhan anggota Polairud Polda Maluku Utara yang merasa tertekan oleh kebijakan pimpinannya. Postingan yang diunggah empat hari lalu itu meminta perhatian dari Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko, untuk segera mengevaluasi Kombes Pol Hariyatmoko.
Narasi Viral: Potret Kepemimpinan yang Diduga Bermasalah
Dalam unggahan tersebut, Dir Polairud dituding melakukan berbagai penyimpangan, seperti:
1. Memotong anggaran BBM dan perawatan kapal, sehingga menghambat operasional.
2. Melarang anggota melaksanakan shalat, yang dianggap melanggar hak beragama.
3. Menekan anggota dengan tuntutan setoran uang, baik dari tangkapan maupun kegiatan lain.
4. Menggunakan uang yang tidak jelas asal-usulnya untuk membangun rumah mewah di Kelurahan Sabia, Kota Ternate.
Narasi itu diperkuat oleh berbagai komentar yang menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu akun, @MrRisal, mengungkapkan pengalaman buruk terkait pelayanan Polairud, bahkan menuding ada keterlibatan dalam kelangkaan minyak di Maluku Utara.
Anggota Tak Kuasa, Masyarakat Dilibatkan
Akun @harihari7991 mengajak masyarakat dan media untuk membantu menyebarluaskan isu ini. “Kami anggota sudah tidak mampu dengan kelakuan dia,” tulis akun tersebut. Seruan ini mengarah kepada tindakan tegas, seperti pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kapolda Maluku Utara Tanggapi Kasus Ini
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko memberikan respons singkat,
“Saya akan mengecek informasi tersebut.” Pernyataan tersebut memunculkan harapan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran tuduhan tersebut.
Dukungan Publik Dibutuhkan
Keluhan yang menyeruak di ranah publik itu menjadi ujian bagi institusi Polri dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Akankah tuntutan evaluasi ini memunculkan langkah konkret? Waktu akan membuktikan apakah suara anggota dan masyarakat itu didengar hingga ke tingkat tertinggi. (***)
