Berita  

Di Hadapan SP KEP SPSI Malut, Senator Hasby Yusuf Menyoroti Sistym Ketenagakerjaan Perusahaan Tambang

Anggota DPD RI asal Malut, Hasby Yusuf Gelar Pertemuan dengan Ketua PD SP KEP SPSI Maluku Utara, Hj. Ike Masita Tunas dan Jajaran Kepengurusannya? Jumat (27/12) di Ternate

TERNATE, maluttv.com- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Maluku Utara, Hasby Yusuf menyoroti soal lemahnya sistym pengawasan ketenagakerjaan perusahaan tambang. Berdasarkan data yang diperoleh, setiap tahun sekitar 400 kali terjadi kecelakaan atau insiden yang melibatkan karyawan.

Selain longgarnya pengawasan, perusahaan tambang juga kerap mengabaikan standar operasi kerja sehingga mengancam terhadap keselamatan kerja.

“Berdasarkan data yang Saya peroleh, setiap tahun sekitar 400 kali terjadi insiden atau kecelakaan dan yang korbannya adalah para pekerja. Jumlah ini tidaklah logis. Saya berharap SP KEP SPSI menjadi organisasi strategis untuk menjalankan peran dan fungsinya di tengah geliat investasi tambang di Maluku Utara,” ungkap HY saat pertemuan dengan pengurus SP KEP SPSI Maluku Utara, Jumat (27/12) Diraga Cafe Ternate.

Ketua Pengurus Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SP KEP SPSI) Provinsi Maluku Utara, Hj. Ike Masita Tunas dalam kesempatan itu juga membeberkan soal betapa sulitnya mendapatkan akses pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) serikat pekerja di wilayah perusahaan tambang, seperti Harita Group, PT. IWIP dan NHM.

“Yang paling sulit yaitu Harita. Seharusnya posisi kami (serikat pekerja) tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru kehadiran kami di sana sebagai mediator atau jembatan antara perusahaan dan karyawan. Undang-undang Nomor 21 tahun 2020 kan jelas. Setiap karyawan berhak dan bebas berserikat,” ungkap Ike dengan harapan masalah ini menjadi catatan penting bagi HY sebagai Senator.

Selain pola keselamatan kerja, materi yang diperbincangkan HY dan PD SP KEP SPSI Maluku Utara yaitu soal BPJS Ketenagakerjaan, Penerapan upah minimal dan kesewenang-wenangannya perusahaan memPHK-kan karyawan secara sepihak. Menurut mantan Sekum HMI yang dikenal vokal, eksistensi dan aktivitas pertambangan di Maluku Utara belum sesuai harapan. Sejumlah problema sosial dan kerusakan lingkungan dampak karena eksploitasi mineral.

“Beberapa poin yang menjadi catatan penting untuk saya. Saya ingin IWIP dievaluasi dan kalau perlu ditutup. Saya tidak pernah takut berbicara apapun dengan siapapun dan perusahaan manapun. Saya berharap SPSI menjadi mitra strategis. Dan Saya bersedia menjadi corong SPSI untuk menyampaikan aspirasi,” tegas Bang Bices sapaan akrab aktivis hijau hitam seraya berjanji masalah tersebut akan disampaikannya kepada pemerintah pusat dalam forum dengar pendapat. (dir/mtv)

Penulis: Sudirman DamopoliiEditor: Sawaludin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *