HALBAR, maluttv.com – Masyarakat enam desa yang berdomisili di wilayah perbatasan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara dilanda kebingungan. Ini karena, status kewilayaan enam desa tersebut hingga kini masih diperebutkan oleh kedua Pemda sehingga memicu dualisme kepemimpinan pemerintahan dalam satu desa.
Meski tidak mempengaruhi hubungan silaturahmi antar warga setempat, namun dualisme komando kepemimpinan desa dalam satu wilayah tersebut menjadi bom waktu karena kedepan nanti hal ini akan berdampak negatif terhadap aspek sosial dan politik.
Demikian pernyataan Kepala Desa Bobaneigo Madihutu, Taha Idrus di forum Reses Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Drs. H.M. Iqbal Ruray, MBA yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan mahasiswa di Kantor Desa, Minggu (08/02).
“Perlu diketahui oleh pak. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, bahwa di wilayah ini, termasuk Desa Bobaneigo Madihutu ada dua versi pemerintahan. Yaitu versi Halbar dan versi Halut. Kami minta atensi dan tindakan serius dari DPRD dan Pemprov agar sekiranya mencari jalan keluar terhadap masalah ini, terutama segera menetapkan tapal batas dari fenomena ini,” pintah Kades Bobaneigo Madihutu versi Halbar.
Selain tapal batas, masyarakat di sini juga butuh jalan tani sekitar 5 KM yang menghubungkan sentra ekonomi Halbar dan Halut, bantuan pembangunan masjid dan air bersih. Sedangkan dari pihak mahasiswa, mereka mengusulkan pengadaan taman baca desa.
Masukan dan permintaan peserta reses itu didengar dan direspon baik oleh Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray. Politisi senior partai beringin ini kemudian menganjurkan seluruh program yang dibutuhkan dicantumkan dalam bentuk data (proposal) agar menjadi catatan penting saat sidang paripurna nanti.
Pria cool dan familiar ini berjanji akan menindaklanjuti permintaan warga, baik itu melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD ataupun lewat dinas teknis terkait.
Soal tapal batas daerah, Iqbal bakal berkoordinasi dengan Gubernur Sherly Tjoanda agar kisruh ini segera diatasi sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari. Sedangkan taman baca desa yang diusulkan mahasiswa tersebut siap ditindaklanjuti Iqbal Ruray demi meningkatkan kualitas generasi muda di tingkat pedesaan.
Pemotongan anggaran daerah oleh pemerintah pusat, kata Iqbal, sangat berpengaruh terhadap kondisi fiskal daerah. Pemprov dan DPRD Maluku Utara hanya bisa memprioritaskan program penting bersifat urgensi. (lud/mtv).
