TERNATE, maluttv.com – Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Wilayah Timur menggelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dengan tema “Transformasi Bank Pembangunan Daerah Menuju BPD Regional Champion 2045”. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Sahid Bela Hotel, Kota Ternate, pada Selasa (29/ 7/ 2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, yang mewakili Gubernur Maluku Utara. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan strategis ini, yang diharapkan mampu mendorong akselerasi transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di wilayah timur Indonesia.
Ketua Umum FKDK BPDSI, Nadjib Bachmid, menjelaskan bahwa, seminar nasional tersebut digelar dengan dukungan dan keterlibatan sembilan BPD dari wilayah timur, yakni BPD Papua, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara (Sulut).
“Transformasi BPD sangat penting mengingat saat ini masih ada 27 BPD yang memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui dividen, yang dihitung berdasarkan setoran modal masing-masing pemegang saham,” ujar Nadjib.
Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini tengah menyusun rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, hasil dari seminar ini nantinya akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI sebagai bagian dari masukan legislatif.
Lebih lanjut, Nadjib menyoroti kondisi BPD Maluku Malut yang hingga kini belum memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp3 triliun. “Hal ini perlu diperkuat melalui sinergi antar-BPD. Modal menjadi penentu dalam kemampuan bank memberikan pembiayaan, karena terkait dengan perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),” tegasnya.
Menurutnya, minimnya modal berdampak langsung pada kecilnya plafon kredit yang bisa disalurkan. Selain modal, tantangan lain yang dihadapi BPD saat ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan teknologi digital perbankan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjut Nadjib, berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penguatan BPD Maluku Malut. Ia juga berharap pemerintah kabupaten dan kota di wilayah ini ikut berperan aktif dalam mendorong penguatan permodalan dan eksistensi BPD sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Kami berharap BPD tidak hanya menjadi lembaga keuangan daerah, tapi juga menjadi katalis pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi menuju 2045,” pungkasnya. (Vit)
