Berikut Ini Harapan Tokoh Pemekaran Maluku Utara Hamid Usman dan Dr. Saiful Bahri Ruray Kepada Sherly-Sarbin.

Tokoh Pemekaran Maluku Utara Tahun 1998-1999, Hamid Usman dan Dr. Saiful Bahri Ruray. (Insert: Sherly-Sarbin)

JAKARTA, maluttv.com- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara terpilih, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, Kamis (20/02) hari ini resmi dilantik sebagai pemimpin definitif masa bakti tahun 2025-2030 di Istana Kepresiden Republik Indonesia, Jakarta.

Tidak sebatas perayaan seremonial saja, namun hadirnya Sherly-Sarbin selaku top eksekutif di negeri para raja ini, diharapkan bisa membawah perubahan signifikan serta dapat menjawab tuntutan rakyat.

Lantas, seperti apakah ekspektasi publik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe? Berikut ini hasil wawancara maluttv.com dengan tokoh pemekaran provinsi Maluku Utara, Hamid Usman yang juga Ketua Dewan Penasehat Pengurus Daerah NU Wilayah Maluku Utara dan Mantan Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Golkar Dr. Saiful Bahri Ruray.

Sebagai pelaku pemekaran, yang melahirkan sejumlah Daerah Otonomisasi Baru (DOB) di tahun 1999, Hamid Usman berharap duet Sherly-Sarbin bisa membawa rakyat Moloku Kie Raha sebagai negeri “Baldatun Tayyibatun Warabbun Gafur”.

“Saya baru saja ucapkan selamat pelantikan melalui bapak Haji Sarbin Sehe dengan sebuah harapan agar mereka (Sherly-Sarbin) dapat membawa rakyat Moloku Kie Raha sebagai negeri yang Baldatun Tayyibatun Warabbun Gafur,” ungkap Ketua Dewan Penasehat Pengurus Daerah NU Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Salah satu tim 9 yang juga Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran itu juga menilai, sejauh ini cita-cita pemekaran daerah masih jauh panggang dari api. Masyarakat Maluku Utara hingga kini belum sejahtera dan pembangunan infrastruktur pun belum menjangkau daerah-daerah pelosok sehingga masyarakat belum menikmati akses transportasi darat yang layak.

Pernyataan serupa juga disampaikan salah satu Tim 9 Pembentukan Provinsi Maluku Utara tahun 1998-1999, Dr. H. Saiful Bahri Ruray. Politisi dan Akademisi smart asal Maluku Utara ini juga berharap istri mendiang Benny Laos, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, bisa menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu ujung tombak dan etalasi agenda hilirisasi nasional dengan UU Minerba yang baru saja direvisi total.

“Insha Allah Maluku Utara sukses ditangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru yang dilantik Prabowo Subianto hari ini di Istana Negara,” ucap Ko Ipul, panggilan akrab Mantan Anggota Komisi III DPR RI Maluku Utara dari Partai Golkar.

Mengingat potensi kelautan perikanan juga menjadi bagian dari 28 komoditi nasional yang melingkupi agenda hilirisasi nasional yang dikoordinir Menteri Bahlil Lahadalia, lanjut Ko Ipul, seyogyanya Malut dengan luas wilayah laut 76,27% dapat dimanfaatkan secara optimal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Ko Ipul juga menyarankan pemerintah daerah tidak boleh hanya terfokus pada sektor pertambangan saja karena bersifat limited resourcess (unrenewable energy) yang bakal habis, namun perlu juga prioritaskan sektor potensi daerah yang lain, seperti sektor kelautan dan perikanan yang renewable resourcess dan lebih berdampak ekonomi terhadap rakyat.

Maluku Utara, kata Ipul, butuh trigger ekonomi baru yang melibatkan rakyat banyak untuk mengelolanya. “Hal ini berbeda dengan tambang yang hanya dikelola korporasi dan pemilik modal semata. Malut tak dapat mengandalkan DBH saja, apalagi sekedar royalti doank. Harus ada sektor baru untuk dijadikan trigger ekonomi yang memacu pertumbuhan yang sustainable. Dalam arti, tidak mengorbankan dan menyisakan dampak destruksi ekologis yang masif bagi Maluku Utara,” terang aktivis hijau hitam yang dikenal cerdas.

Ko Ipul juga berharap pembangunan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara dapat didisain pewilayahan komoditasnya agar menjadi karakteristik dan identitas masing-masing wilayah dalam mendorong pertumbuhan pembangunan daerah. “Semoga pelantikan pimpinan daerah ini, bisa segera memulai dan memotori menyusun blue brint dan road map (peta jalan) yang integratif bagi Maluku Utara yang lebih sustainable kedepan,” tukas Saiful Bahri Ruray.

Di bawah ini nama-nama Tim 9 Pembentukan Provinsi Maluku Utara 1998-1999:
M. Nur Umaternate,SH (Ketua Pansus),
Syaiful Bahri Ruray,SH (Sekretaris Pansus/Tim),
Letkol TNI Lamusu Napirah,
Letkol TNI Willem Parura,
Abbas Amir,
Hamid Usman SE,
Djumati Hamid BSc,
Wahda Zainal Imam SH,
Rustam Conoras,SH..
dipimpin unsur pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Utara, Rusdy Hanafi. (****)

Penulis: Sudirman DamopoliiEditor: Sawaludin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *