JAKARTA,maluttv.com- Beredar foto pertemuan sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Utara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Komplotan Bacakada yang terdiri dari Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, Pj. Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, Sekda Halmahera Barat, Syahril Abduradjak, Mantan Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba, Mantan Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, Mantan Sekda Halmahera Utara, Piet Hein Babuah dan Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, Citra Mus diboyong bertemu oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Alien Mus.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman AH, Sabtu (27/7) tersebut tidak melibatkan Ketua-Ketua DPD II Partai Golkar di Maluku Utara. Ragam narasi dan perspektif publik pun menyeruak di tengah giatnya para kandidat berburu form B1 KWK Partai Politik.
Benarkah pertemuan AH bersama Bacakada Wilayah Maluku Utara yang dimediasi Alien Mus dalam rangka mempertegas penerbitan B1 KWK kepada mereka? Sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar mengatakan sangsi mereka soal penerbitan B1 KWK.
Ketua DPD II Partai Golkar Kepulauan Tidore mengatakan DPP belum bisa menerbitkan B1 KWK karena survei kedua partai berlambang pohon beringin masih berlangsung.
“Saya belum yakin jika Senin (29/7) besok B1 KWK terbit senagaimana isu beredar. Survei kedua masih berjalan dan hasilnya belum disampaikan ke kabupaten/kota. Jadi kita yakin belum ada yang keluar,” ungkap Suldin.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Ternate, Fuad Alhadi dan Ketua DPD II Halmahera Barat. Menurut kedua politisi the yellow, B1 KWK bakal diterbitkan setelah melihat hasil survei para kandidat yang dilakukan partai Golkar.
Lantas, apa saja pembicaraan para Kandidat Cakada dengan Airlangga Hartarto? Menurut informasi, pertemuan singkat tersebut hanya menitikberatkan pada persoalan pemilihan kepala daerah. Sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, AH berharap para Kandidat yang menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik pada Pilkada 2024 harus menang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam hasil pembicaraan, AH belum memastikan soal kapan B1 KWK, formulir partai sebagai syarat pendaftaran ke KPUD diterbitkan. Sebagai langkah awal, krmungkinan DPP bakal membekali Cakada dengan surat rekomendasi (tugas).
“Sesuai pembicaraan dengan Ketum, Senin (29/7) para Calon Kepala Daerah bakal menerima surat rekomendasi. Soal B1 KWK masih menunggu informasi lanjutan,” terang Bakal Calon Bupati Terkuat Halmahera Utara, Piet Hein Babuah.
Pengakuan yang sama juga disampaikan Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Golkar yang juga Bakal Calon Wakil Walikota Ternate, Makmur Gamgulu. “Insha Senin, semua Calon baru menerima surat rekomendasinya,” ungkap Makmur seraya membènarkan adanya pertemuan tersebut.(wal/mtv)
