TERNATE, maluttv.com- Gubernur baru Maluku Utara, Sherly Tjoanda menggelar buka puasa bersama dengan Pimpinan Redaksi (Pimred) beserta wartawan Kota Ternate di Sahid Bella hotel Ternate, Rabu (26/03).
Selain menyampaikan komitmennya menjalin kemitraan dengan insan pers di Maluku Utara, ST juga memanfaatkan forum silaturahmi dengan kuli tinta itu sebagai ruang curhat terhadap progres serta capaian program 100 hari kerja Sherly- Sarbin.
“Kegiatan harus diketahui publik. Saya berharap kedepan harus lebih teratur lagi sehingga kegiatan pemerintah provinsi bisa dicover dan dipublish oleh media. Saya membuka ruang kritik terhadap saya. Namun kritikan itu harus sesuai fakta. Saya tidak menyukai ancaman dan berita negatif yang tidak berdasarkan fakta. Saya tidak akan melayaninya,” ungkap istri mendiang Benny Laos.
Sherly juga meminta media di Maluku Utara tidak membenturkan dirinya dengan DPRD Provinsi Maluku Utara. Pasalnya, sejauh ini, kata ST, hubungan dirinya dengan Dewan Provinsi (Deprov) Maluku Utara terjalin baik. “Hubungan saya dengan DPRD terjalin baik. Jangan dikasih berantem dengan isu yang tidak televan. Maluku Utara adalah daerah kaya dan cukup menjanjikan. Namun penduduknya masih miskin. Ijinkan Saya dan Pak. Sarbin menyelesaikan tugas kami baik program 100 hari maupun 5 tahun kedepannya,” terang Sherly
Soal kebijakan buka tutup anggaran di pemerintah provinsi, kata Sherly, selain efisiensi, sistym buka tutup anggaran dilakukan karena memastikan biaya yang keluar di kas daerah harus sejalan dengan program Sherly-Sarbin dan juga program strategis pemerintah pusat. “Kebijakan anggaran tersebut, juga membantu Pemprov bisa membayar THR dan sebagian TTP milik pegawai. Jika pola itu tidak diterapkan maka saldo kas daerah tidak cukup membayar hak pegawai,” pungkas Sherly Tjoanda.
Seperti diketahui, Anggota Banggar DPRD Provinsi Maluku Utara, Hj. Farida Djama sempat menyoroti gaya kepemimpinan Gubernur Sherly karena terkesan one man show dalam berpemerintahan.
Selain itu, orang nomor satu di negeri para raja ini menerapkan pola buka tutup pada anggaran Pemprov. Akibatnya, OPD tidak berfungsi dan berdampak pada serapan anggaran. Hingga triwulan pertama di tahun ini, serapan anggarannya baru 11 persen. Sherly juga didesak oleh DPRD Malut segera membayar hutang pihak ketiga yang dananya sudah tersaji di APBD induk tahun 2025. (dir/mtv)