Berita  

Anggota Komisi IX DPR RI Kunjungi Malut, Bahas Isu Kesehatan Dan K3

Foto : Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Dan Salah Satu Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni Saat Berkunjung Ke Malut

TERNATE, maluttv.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan IV tahun 2025 di Provinsi Maluku Utara. Pertemuan berlangsung di Hotel Sahid Bela, Ternate, Senin (11/8/2025), dan dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly memaparkan kondisi kesehatan di Maluku Utara yang saat ini telah mencapai tingkat Universal Health Coverage (UHC). Namun, ia menyoroti kendala di pelayanan dan kualitas rumah sakit. Menurutnya, beberapa daerah sudah mendapat bantuan Pusat Hingga Tingkat C (PHTC), termasuk tiga kabupaten yang telah lebih dulu menerima, dan pada 2026 Halmahera Tengah akan menyusul. Dengan begitu, seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara berstatus rumah sakit tipe C, kecuali Sofifi.

Sherly juga meminta dukungan Kemenkes untuk meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi.

Sementara itu, Obon Tabroni menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ia mengungkapkan, pemerintah pusat tengah mempersiapkan revisi undang-undang K3 yang sudah berusia 60 tahun. Revisi ini, kata Obon, akan mempertegas sanksi bagi pelanggaran K3 dan menuntut perusahaan, termasuk di Maluku Utara, untuk memberikan informasi jelas terkait potensi bahaya kerja guna mencegah kelalaian.

“Selain itu, diperlukan penambahan tenaga pengawas K3 di perusahaan yang masih kekurangan,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Sherly berharap kunjungan ini dapat membantu menyelesaikan persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Maluku Utara. Ia juga menitipkan aspirasi terkait pemerataan ekonomi kepada DPR RI.

“Kami titip Maluku Utara kepada Komisi IX. Pemerataan ekonomi sulit tercapai jika Dana Alokasi Umum (DAU) yang kami terima tidak sesuai kebutuhan. Saat ini, perhitungan DAU masih mengacu pada jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk Maluku Utara relatif kecil,” ujarnya. (Vit)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *