Daerah  

Bersihkan Kabinet Kerjanya Dari Pejabat Bermasalah, Langkah Gubernur Sherly Diapresiasi Hendra Karianga.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan Pakar Hukum Keuangan Negara Unkhair Ternate, Dr. Hendra Karianga, S.H.,M.H.

TERNATE, maluttv.com- Informasi tidak mengenakkan bagi pejabat pemerintahan provinsi Maluku Utara yang namanya disinyalir terlibat skandal suap di era kepemimpinan (Alm) Abdul Gani Kasuba (AGK).

Pasalnya, dalam waktu dekat, Gubernur Sherly Tjoanda bakal melakukan bersih-bersih kabinet kerja, dan sasaran utama revisi strukturnya adalah pejabat bermasalah yang namànya pernah masuk dalam catatan kasus suap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rencana perombakan kabinet kerja secara besar-besaran itu, dikemukakan Gubernur Sherly usai memimpin rapat di rumah dinas Gubernur di Kota Ternate, Rabu (06/8). Menurut ST, rotasi struktur pemerintahan yang bakal menyasar kepada para pejabat yang terlibat dengan kasus suap Alm. AGK adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Evaluasi ini tidak bisa dihindari. Hasil evaluasinya akan kami umumkan setelah tanggal 20 Agustus mendatang. Semua ada dalam catatan,” ujar Sherly.

Bak gayung bersambut. Pasalnya, rencana perombakan kabinet oleh kepemimpinan Sherly-Sarbin yang menyasar kepada para pejabat yang namanya tercatat dalam dakwaan KPK atas kasus suap di masa kepemimpinan mendiang AGK, diapresiasi sekaligus disuport oleh Pakar Hukum Keuangan Negara Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Hendra Karianga, S.H.,M.H.

“Rencana Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda merombak kabinetnya, dan menargetkan pejabat yang namanya sudah masuk dalam surat dakwaan JPU KPK adalah langkah yang tepat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ungkap Akademisi dan Advokat Maluku Utara yang kini eksis di Metropolitan.

HK kemudian membeberkan sejumlah pejabat eselon II di Pemprov yang namanya masuk dalam surat dakwan JPU KPK atas dugaan gratifikasi dan pemberi suap di jaman Alm. AGK, diantaranya Samsuddin A. Kadir dan Ahmad Purbaya. Jika Sherly serius menerapkan good government dan good governance dalam sistem pemerintahannya, maka pejabat yang memiliki indikasi KKN, kata Hendra harus disingkirkan. (dir/mtv)

Penulis: Sudirman DamopoliiEditor: Sawaludin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *