TERNATE, maluttv.com— Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/ 2026 di Kota Ternate kembali menuai sorotan. Kali ini, sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa dengan sistem pendaftaran online yang dinilai penuh kejanggalan, khususnya di SMAN 1 Kota Ternate.
Sejumlah laporan menyebutkan terjadi berbagai kendala mulai dari data siswa yang tidak sesuai, nama yang tiba-tiba hilang dari sistem, hingga proses verifikasi yang dianggap tidak transparan. maluttv.com pun melakukan penelusuran langsung ke sekolah dan menemukan banyak orang tua murid yang menyampaikan keluhan secara terbuka.
Bahkan, dengan adanya permasalahan tersebut, sejumlah orang tua siswa langsung melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe serta Ketua Panitia SPMB Malut.
Menanggapi hal itu, Ketua Panitia SPMB Provinsi Maluku Utara, Ramli Kamaluddin, menjelaskan bahwa, sistem SPMB tahun ini sepenuhnya dilakukan secara online dengan empat jalur penerimaan: Prestasi, Zonasi (Domisili), Mutasi, dan Afirmasi.
“Kami menggunakan sistem digitalisasi berbasis online untuk memudahkan proses pendaftaran. Namun kami juga menyadari ada banyak orang tua yang belum familiar dengan sistem ini, sehingga kami membuka layanan di setiap sekolah untuk membantu proses pendaftaran,” ujar Ramli saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur, Kota Ternate, Jumat (4/7/2025).
Ramli menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, tanpa intervensi dari pihak manapun.
“Kami bekerja sama dengan Telkom pusat dalam proses pendaftaran ini. Semua data yang diinput siswa diverifikasi langsung oleh pihak sekolah, dan hasilnya disesuaikan dengan data yang masuk. Tidak ada yang diubah-ubah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ramli mengungkapkan bahwa saat pengumuman hasil pada 1 Juli 2025 lalu, terdapat beberapa jalur yang kuotanya belum terpenuhi, salah satunya jalur afirmasi yang masih tersisa sekitar 60 kursi. Sesuai petunjuk teknis, kekosongan tersebut akan diisi oleh siswa dari jalur domisili yang belum lolos.
Masalah zonasi juga menjadi perhatian khusus Dikbud Malut. Menurut Ramli, ada beberapa wilayah transisi seperti antara SMAN 1 dan SMAN 2, serta wilayah Santiong, Ngidi, Gamayou, dan Moya, yang perlu dievaluasi karena berada di perbatasan wilayah zonasi.
“Tahun ini jadi bahan evaluasi kami. Ke depan, kuota di daerah transisi akan kami atur lebih adil agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama lewat jalur domisili,” katanya.
Jalur prestasi pun tak luput dari evaluasi. Ramli mengatakan, semua berkas dan data calon siswa diverifikasi secara faktual sebelum dimasukkan ke sistem online untuk memastikan keabsahan dokumen seperti sertifikat dan kartu keluarga.
Ramli juga menyebut bahwa Dinas Pendidikan pernah bekerja sama dengan Ombudsman sebagai lembaga pengawas publik, guna menerima laporan dari masyarakat terkait masalah SPMB.
“Kami juga berencana melakukan sosialisasi secara lebih masif melalui sekolah-sekolah maupun media visual seperti iklan yang dipasang di tempat umum agar masyarakat lebih memahami proses pendaftaran secara digital,” tambah Ramli.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang turut hadir dalam pertemuan bersama sejumlah orang tua siswa dan pihak panitia PPDB Malut, menegaskan agar semua siswa yang tidak lolos tetap mendapatkan akses pendidikan.
“Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Dinas Pendidikan harus memastikan seluruh calon siswa mendapatkan sekolah sesuai haknya,” tegas Sarbin.
Dalam pertemuan tersebut, para orang tua siswa yang hadir bahkan menyerahkan langsung nama anak-anak mereka kepada Ketua Panitia PPDB sebagai bentuk harapan agar permasalahan bisa segera diselesaikan. (Red)
