Daerah  

Diduga Kong Kalikong Anggaran Operasional PPK dan PPS. Ini Respon Ketua KPUD Halmahera Timur, Sukardi Lite.

Ketua PPK Wasile Selatan, Sadam Safarudin (kiri) dan Ketua PPK Wasile Tengah, Jaenal Baramawi (kanan)

HALTIM, maluttv.com- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara se-kabupaten Halmahera Timur mempertanyakan dana operasional mereka tahun ini. Pasalnya, hingga memasuki bulan April hak mereka belum juga dibayarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Halmahera Timur.

Upaya PPK dan PPS untuk mendapatkan hak mereka berjalan buntu. Bahkan hasil koordinasi mereka dengan Ketua dan Sekretaris KPUD Haltim hanya menuai kekecewaan.

Ketua PPK Wasile Tengah, Jainal Bermawi meminta KPUD Halmahera Timur agar transparan terhadap dana operasional. “Saya selalu berkomunikasi dengan bendahara KPUD Haltim, menanyakan kapan operasional kami dibayarkan. Awalnya bagus. Bahkan dong janji operasional Januari akan dibayar. Lama kelamaan sikap bendahara itu berubah. WA kami sudah tidak direspon lagi,” kesal Jainal.

Karena komunikasi tidak digubris Linda, bendahara KPUD, Jainal lalu menanyakan hal ini kepada Sekretaris KPUD, Andullah Toduho. Namun jawaban yang disampaikan Sekretaris KPUD pun tidak memuaskan dan mengecewakan mereka. “Jawaban pak sek. Cukup mengejutkan, dia bilang dana operasionalnya bulan Januari tidak dianggarkan lagi. Inikan aneh, ada yang tidak beres,” terang Jainal.

Hal senada juga disampaikan Ketua PPK Wasile Selatan, Sadam Safarudin. Selain menagih hak mereka atas nama PPK dan PPS, Sadam juga menilai ada keganjilan pengelolaan dana oleh pihak KPUD Haltim. Ini karena, PPK sering mendapat informasi yang berbeda antara Bendahara, Sekretaris dan Ketua KPUD. PPK menduga ada kong kali kong di internal KPUD dalam mengelola dana. Untuk itu, Sadam meminta KPUD transparan dan segera membayar hak mereka.

“Alasan mereka cukup kontroversi. Berbeda-beda. Kami berharap, KPUD punya itikad baik dan segera menyelesaikan hak PPK dan PPS. Apalagi laporan keuangan bulan Januari sudah rampung, namun anehnya dong tara mau bayar. Hal ini patut dipertanyakan. Ketua KPUD juga tidak merespon setiap kali kita berkomunikasi dan mempertanyakan masalah ini,” ungkap Sadam.

Sementara itu, Ketua KPUD Halmahera Timur, Sukardi Litte saat dikonfirmasi melalui via whats app malah balik menantang PPK. “Sodara tanya ke mereka, masa jabatan mereka itu dari bulan apa sampai bulan apa? Kalau sudah jelas jawaban mereka baru saya respon. Hak apa yang belum dibayarkan, saudara tanya kepada mereka ya,” tandas Ketua KPUD Haltim.(jul/mtv)

Penulis: Julfikram Editor: Sawaludin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *