TERNATE, maluttv.com – Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara menggelar diskusi terbuka bersama kalangan akademisi, mahasiswa, pengusaha dan masyarakat di Jati Hotel Ternate, Kamis (23/01).
Selain pertambangan, perikanan dan kelautan, sektor unggulan provinsi Maluku Utara lainnya yaitu pertanian. Sayangnya, sektor ini belum membawah efek domino terhadap kesejahteraan masyarakat terutama petani itu sendiri.
Seperti apa tantangan dan solusi agar sektor pertanian menjadi penyuplay utama ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Makuku Utara, inilah hasil diskusi Dinas Pertanian bersama akademisi, mahasiswa, pelaku usaha dan masyarakat!
Dari perspektif ekonomi, ketersediaan dan harga hasil pertanian dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Ketika over supply terjadi, harga komoditi anjlok sehingga petani kehilangan pendapatan. Sentimen pasar ini terjadi lantaran produk luar daerah masuk di saat petani lokal sedang panen besar-besaran.
Pernyataan ini disampaikan Ekonom Universitas Khairun Ternate, Dr. Mochtar Adam.”Saya berharap pemerintah hadir memberikan perlindungan nyata kepada petani lokal agar mereka tidak terus dirugikan akibat mekanisme pasar yang tidak adil,” terang Doktor Ota, sapaan akrab Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate.
Pala Milenesia itu juga tidak sependapat soal stigma “petani adalah pekerja kelas bawah”. Bagi Ota, sudah saatnya petani Maluku Utara adalah petani berdasi, yaitu petani modern yang profesional, sejahtera dan berdaya saing. “Namun hal itu bisa terwujud jika ada kebijakan pemerintah yang benar-benar melindungi mereka (petani red).
Lain halnya dengan pendapat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara, Ghazali Abd. Muthalib. Menurutnya, sektor pertanian sepatutnya mendapat perhatian serius dari pemerihtah. Pasalnya, kata Ghazali, perusahaan tambang di Maluku Utara belum memberikan kontribusi besar kepada petani lokal. “Kebutuhan besar seperti daging ayam misalnya, lebih besar dipasok dari luar daerah. Ini sangat ironis, seharusnya potensi lokal haruslah diberdayakan,” terang Ghazali.
Pengusaha muda Maluku Utara itu juga mengungkapkan keperihatinannya terhadap peran pertambangan. Sejauh ini, berdasarkan data APINDO, pertambangan tidak berdampak ekonomi terhadap masyarakat lingkar tambang.
Sedangkan tokoh masyarakat asal Kabupaten Sula, Abdurrahman Duwila mengkisahkan eksistensi petani di sana yang bercibaku dengan hama babi hutan. Bagi Kaka, petani Pulau Sulabesi mengalami kesulitan merawat dan menjaga hasil produktifitas pertaniannya. Ini karena, tanaman di areal perkebunan diamuk babi hutan. Selain merusak tanaman, babi hutan juga kerap menyerang masyarakat.
“Untuk menjaga tanaman mereka utuh dan tidak dirusaki babi hutan, rata-rata petani di Sanana harus mengeluarkan dana tambahan untuk membuat pagar pengaman sebesar delapan juta rupiah. Dan ini sangat memberatkannya,” ungkap Kaka seraya meminta pemerintah daerah ikut berpartisipasi mencarikan solusinya.
Selain pertanian pesera diskusi juga turut menyoroti minimnya intervensi pemerintah terhadap usaha peternakan ayam. Hal ini dikemukakan akademisi Unkhair Ternate, Dr. Yusnaini. “Tanpa fasilitas penyimpanan seperti cold storage, peternak ayam potong sering mengalami kerugian besar pasca panen. Keterlambatan panen satu hari saja peternak rugi puluhan juta rupiah karena biaya pakan terus berjalan,” terang Yusnaini.
Hanya saja, argumentasi akademisi, pengusaha dan tokoh masyarakat di atas ditanggapi datar Kepala Dinas Pertanian, Dr. Asrul Gailea. Dalam kesempatan itu Asrul hanya memaparkan langkah-langkah strategi pemerintah untuk mengurai satu persatu ragam problema yang menyelimuti sektor pertanian Maluku Utara, salah satunya yaitu mengembanhkan 10 ribu hektar lahan untuk tanaman padi dan jagung.
“Penanaman jagung sudah dimulai di Sidangoli, Halmahera Barat bersama pihak kepolisian daerah. Setelah itu akan kami lanjutkan dengan penanaman padi. Kami juga menyiapkan 480 tenaga penyuluh untuk mendampingi petani demi memastikan keberhasilan program ini,” kata Asrul.
Birokrat senior Maluku Utara itu menegaskan, pemerintah daerah fokus pada sektor hortikultura dan peternakan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Asrul juga berjanji, pemerintah daerah bakal mempertimbangkan soal ketersediaan cold storage demi mengantisipasi kerugian besar peternak pasca panen. (redaksi)
