HALTENG, maluttv.com- Berbagai cara dilakukan seorang kandidat Bupati demi menarik simpati dan dukungan publik. Salah satunya yaitu dengan “menggoreng” kebijakan yang pernah dilakukan di masa kepemimpinannya.
Seperti yang dipaparkan Ikram M. Sangadji saat debat publik di Kompas TV, baru-baru ini. Menurut IMS, APBD Halteng 2024 dalam posisi surplus. Capaian ini, kata Ikram baru terjadi di masa kepemimpiannya.
Namun pernyataan IMS ditampik keras Politisi PKB, Muttiara Al Yasin Ali. Menurut Istri Mantan Wakil Gubernur Maluku Utara, APBD surplus di tengah masyarakat membutuhkan pelayanan dan pembangunan dasar adalah hal yang paling ironis.
“Bagi saya itu adalah sebuah kegagalan mengelola keuangan daerah. dana itu jangan disimpan. Seharusnya dana itu dipakai untuk membangun talud penyangga banjir, bangun jalan kabupaten dan jalan tani, pelayanan kesehatan ditingkatkan dan atau investasikan di infrastruktur lain. Mengapa dana itu tidak digunakan di tengah masyarakat membutuhkannya? Ini adalah bukti bahwa Ikram Kurang cakap dalam perencanaan keuangan daerah. Biar APBD Surplus tapi minim pembangunan apa yang perlu dibanggakan?,” ungkap Muttiara, Calon Bupati Halteng saat debat publik di kompas tv, baru-baru ini.
Penilaian serupa juga disampaikan Akademisi Universitas Khairun Ternate, Muammil Sunan. Menurut Dosen Ekonomi Unkhair, kebijakan surplus juga disebut kebijakan fiskal kontraktif diterapkan saat situasi perekonomian daerah mengalami tekanan inflasi tinggi. Sehingga pemerintah mengurangi belanja dan menaikkan pajak dengan tujuan mengurangi jumlah uang beredar.
“Apabila kebijakan anggaran surplus ditempuh saat pemerintah belum mampu menciptakan pelayanan publik di segala bidang secara optimal, maka akan menimbulkan masalah makro ekonomi secara agregat dalam jangka panjang. Bagi Saya, kebijakan ini keliru di saat ekonomi masyarakat sedang berada pada kondisi terpuruk dengan pendapatan per kapita rendah,” terang Muammil.
Dia juga menambahkan, infrastruktur dasar Halmahera Tengah harus dipush secara maksimal. Pasalnya, infrastruktur dasar belum memadai bakal mengganggu perputaran ekonomi lokal. Kebijakan surplus anggaran mengancam eksistensi ekonomi. Perekonomian menjadi stagnan serta menyebabkan masalah makro ekonomi seperti memicu pengangguran dan kemiskinan. (dir/mtv)
