Oleh: Tamrin Ardat, S.E., M.M, Mantan Ketua Umum Forum Ukhuwah Mahasiswa Maluku Utara Semarang dan Alumni Universitas Diponegoro Semarang*
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, di bawah kepemimpinan Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd Rahim Ode Yani, telah mengambil langkah yang berani dengan mempertahankan pegawai honorer di daerah mereka. Langkah ini diambil meskipun pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan penghapusan tenaga honorer. Keputusan ini mencerminkan kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi tantangan kebijakan nasional yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pegawai honorer di Halmahera Tengah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Di daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia seperti Halmahera Tengah, tenaga honorer menjadi bagian vital dalam operasional pemerintahan sehari-hari. Kehadiran mereka membantu menjembatani kesenjangan tenaga kerja dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
Penghapusan tenaga honorer yang dirancang pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran besar di daerah. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal, Kabupaten Halmahera Tengah akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang dapat berdampak negatif pada pelayanan masyarakat. Ini bisa berujung pada penurunan kualitas layanan publik, yang akan merugikan masyarakat.
Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd Rahim Ode Yani memahami risiko ini dan mengambil sikap yang berbeda. Mereka menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer dengan alasan bahwa keberadaan tenaga honorer sangat penting bagi daerah mereka. Hal ini menegaskan komitmen mereka untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Tengah hanya berkisar antara 600 hingga 700 miliar rupiah, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk membiayai gaji tenaga honorer. Mereka menegaskan bahwa daerah mampu menanggung beban tersebut tanpa harus membebani pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa Halmahera Tengah memiliki kemampuan untuk mandiri dalam mengatasi masalah tenaga kerja.
Langkah ini tidak hanya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di daerah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pegawai honorer di Halmahera Tengah tidak hanya penting dalam konteks operasional pemerintahan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi banyak keluarga di daerah tersebut.
Keputusan untuk mempertahankan tenaga honorer juga memberikan rasa aman kepada para pekerja honorer yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Mereka khawatir akan masa depan status kepegawaian mereka di tengah kebijakan nasional yang tidak berpihak kepada mereka. Dengan keputusan pemerintah daerah ini, mereka dapat tetap bekerja dengan tenang dan berkontribusi kepada masyarakat.
Selain itu, kebijakan mempertahankan tenaga honorer bukan hanya soal administratif, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi besar yang telah diberikan tenaga honorer dalam membangun daerah. Dengan tetap melibatkan tenaga honorer, pemerintah Halmahera Tengah turut menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah mereka.
Penghapusan tenaga honorer juga akan berdampak pada keseimbangan sosial. Banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan menjadi bagian integral dari komunitas di Halmahera Tengah. Jika mereka diberhentikan, dampak sosialnya akan signifikan, mengingat kontribusi mereka yang tak ternilai bagi masyarakat.
Sikap yang diambil oleh Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd Rahim Ode Yani adalah contoh kepemimpinan yang mendahulukan kepentingan rakyat. Mereka menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan berani mengambil jalan berbeda demi kesejahteraan masyarakat mereka.
Dengan mempertahankan tenaga honorer dan menanggung beban gaji mereka, pemerintah Halmahera Tengah menunjukkan bahwa otonomi daerah berarti mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal. Ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, di mana daerah harus diberi ruang untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi mereka.
Kebijakan pemerintah Halmahera Tengah dalam mempertahankan tenaga honorer dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Ini adalah contoh bagaimana sebuah daerah dapat mengambil keputusan yang berbeda dari pusat namun tetap bertanggung jawab dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. (**)
