Pemilihan Kepala Daerah 2024 merupakan gerbang strategis meraih kemenangan mutlak di pentas 2029 mendatang. Pasalnya, untuk menguasai kursi parlemen dan atau pemilihan presiden ditentukan oleh seberapa besar kekuasaan partai politik di daerah.
Kepala daerah adalah ujung tombaknya. Konstalasi dan kontestasi politik nasional tergantung oleh seberapa banyak Gubernur, Bupati dan atau Walikota dimilikinya. Jabatan ini merupakan bagian dari instrumen efektif mewujudkan ekspektasi nasional.
Pemanfaatan jabatan menjadi sesuatu yang lumrah di setiap moment pesta demokrasi. Tak mengherankan jika para kepala daerah yang merupakan delegasi partai politik kerap menjadi kaki tangan pengaplikasian syahwat Jakarta.
Namun ironisnya, peluang emas tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Sejumlah kader mumpuni, teruji dan memiliki elektabilitas tinggi di Provinsi Maluku Utara malah diabaikan.
Sebut saja Edi Langkara. Kemurnian Bergolkar tidak diragukan lagi. Politisi senior pohon Beringin non karbitan ini, sebelum masuk pada struktur Golkar, sebelumnya Elang digodok di organisasi sayap Golkar, yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Tiga kali berturut-turut menduduki kursi DPRD Provinsi Maluku Utara. Selain itu, dirinya pernah menjadi Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku Utara, dan kiprah politik terakhir Elang saat ini yaitu sebagai Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku-Maluku Utara.
Sayangnya, keinginan Elang menggunakan partai kesayangannya sebagai kendaraan politik pada Pilkada Halmahera Tengah bertepuk sebelah tangan. DPP Partai Golkar justru menyerahkan rekomendasi itu kepada Ikram M. Sangadji yang bukan kader dan pengurus Golkar. Anehkan, tapi itulah fakta politiknya.
Akibat keputusan sepihak DPP itu, sang petarung yang juga aset berharga partai Golkar Maluku Utara memilih hengkang dan berlabu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) besutan Megawati Soekarno Putri.
Perlakuan serupa juga dialami politisi kawakan dan paling diperhitungkan di Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus. Itikad AHM maju di pentas Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024 dengan partai yang dibesarkannya pun pupus. Itu terjadi setelah DPP Partai Golkar menerbitkan rekomendasi partai kepada Aliong Mus. Padahal berdasarkan hasil survei, angka popularitas dan elektabilitas AHM dengan Aliong terpaut jauh.
DPP nampaknya menggunakan kaca mata kuda dalam pengambilan keputusan. Pasalnya, jika menggunakan nalar sehat dan rasio politik ilmiah, DPP bakal tidak salah langkah menerbitkan surat dukungan partai politik. Belum lagi dengan kontribusi besar mantan Bupati Sula terhadap Partai Golkar pada Pileg dan Pilpres 2024. AHM memiliki andil besar dalam memenangkan the yellow pada Pileg dan Pilpres 2024.
Dua kali menang dalam perhelatan Pilgub 2013 dan 2018 membuat popularitas dan tingkat kesukaan publik terhadap AHM meningkat. Simpatisan dan fanatisme AHM bak bola salju. Setiap saat bertambah seiring tahapan Pilkada 27 November. Keputusan tidak logis DPP yang mengabaikan hak AHM sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Maluku Utara DPP Partai Golkar, kader dan pengurus murni pohon beringin dengan tingkat kesukaan publik tinggi memicu kekecewaan berat pendukungnya.
Dengan mengabaikan hak politik dua punggawa partai Golkar Maluku Utara, yaitu AHM dan Elang sama halnya DPP Partai Golkar menggali lobang kuburannya sendiri. Simpatisan dan loyalis mereka otomatif bakal meninggalkan partai Golkar dan tidak bakal mendukung dan memilih kandidatnya di Pilkada serentak nanti.
Mungkinkah DPP menyadari bahwa lumbung kuning di Maluku Utara terbentuk karena dipengaruhi oleh kadernya yang mumpuni, komitmen, berjiwa sosial tinggi dan bermental petarung? Setelah semuanya tersaji, eh..malah DPP melawan selera publik seraya menyodorkan kandidat yang bukan keinginan mereka. Sepihak dan tidak konsisten dengan mekanisme partai. Bukankah Golkar adalah partai cerdas yang kerab mengklaim diri sebagai partai kader yang tunduk terhadap perolehan survei. Sayangnya di tangan AH, sang beringin berkata lain! AHM dan Elang, Dua kader mumpuni Golkar tereleminasi di tangan DPP.(****)
